Rakor Persiapan Pilkada, IKP Bawaslu Banyak Mendapat Sorotan

Rapor Persiapan Pelaksanaan Pilkada di Gedung Menara Wijaya, Kamis (9/7/2020).

Sukoharjonews.com (Bendosari) – Indeks Kerawanan Pilkada (IKP) Bawaslu menjadi tema paling menarik perhatian forum dalam kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Pilkada Sukoharjo di Gedung Menara Wijaya Pemkab, Kamis (9/7/2020). IKP Bawaslu yang menjadikan Kabupaten Sukoharjo paling rawan se-Jateng banyak dipertanyakan indikatornya sehingga membuat skor Sukoharjo tertinggi diantara 21 kabupaten/kota di Jateng yang menggelar Pilkada.



Kegiatan yang dihadiri Bupati Wardoyo Wijaya dan pejabat Forkopimda tersebut diawali oleh paparan Sekda Agus Santosa mewakili pemerintah dilanjutkan paparan Ketua KPU Nuril Huda dan terakhir paparan Ketua Bawaslu Bambang Muryanto. Saat sesi paparan tersebut, ketiganya menyampaikan materi sesuai tupoksi masing-masing. Barulah saat masuk sesi tanya jawab, IKP yang dipaparkan Bawaslu banyak mendapatkan tanggapan.

“Perlu dijelaskan lebih detil kenapa skor IKP Sukoharjo bisa paling tinggi di Jateng agar satu pemahaman Dengan IKP tinggi akan berdampak pada pengamanan dan anggaran,” ujar Sekda.

Pertanyaan juga datang dari Dahono Marlianto yang mewakili Ketua DPRD. Dahono menilai IKP Bawaslu tersebut justru membuat gaduh di Sukoharjo. Pasalnya, saat ini di arus bawah tidak ada apa-apa alias adem ayem saja. Dahono menilai, seharusnya indikator IKP terkait Pilkada, bukan justru indikator yang terjadi selama pelaksanaan Pemilu sebelumnya.

“Seharusnya indikatornya yang terkait Pilkada. Jangan masalah Pileg dan Pilpres ditarik ke Pilkada,” tandasnya.

Pertanyaan senada diungkapkan perwakilan LSM Joko Cahyono yang juga mempertanyakan indikator IKP sehingga Sukoharjo menjadi paling rawan se-Jateng. Sedangkan Ketua DPD PKS Sukoharjo Ari Sarwanto mengatakan, data IKP Bawaslu sebenarnya sudah jelas, hanya saja masyarakat belum paham mengenai definisi dari IKP tersebut. Menurutnya, skor IKP Bawaslu tersebut menjadi koreksi bersama.

Menjawab semua pertanyaan tersebut, Bambang menyatakan ada empat item yang jadi penilaian IKP. Masing-masing konteks sosial, politik, infrastruktur dan pandemi corona. Untuk tiga konteks, yakni sosial, infrastruktur dan pandemi, Sukoharjo masih dalam level hijau dan hanya konteksi politik yang masuk level merah. “Untuk politik sebenarnya paling tinggi Klaten dan disusul Sukoharjo,” ujarnya.

Indikator untuk konteks politik sendiri sehingga membuat skor Sukoharjo tinggi antara lain keberpihakan penyelenggara pemilu, rekrutmen penyelenggara pemilu serta ketidaknetralan ASN.

“Seperti diketahui bersama ada sejumlah ASN yang mendapat sanksi dari Komisi ASN karena dinilai tidak netral,” ujarnya. (erlano putra)


How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

Facebook Comments

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed