
Sukoharjonews.com (Sukoharjo) – Aliansi Masyarakat Anti Kemiskinan (AMAK) Sukoharjo mengadukan dugaan mark up harga material program rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) ke DPRD, Kamis (16/9/2021). Terkait hal itu, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sukoharjo, Suraji, mengakui sudah mendapat laporan. Simak penjelasan detilnya.
“Informasi yang diberikan dari teman-teman AMAK ini relatif valid dan ada datanya. Untuk itu, saya sudah koordinasi dengan teman-teman di Polres untuk melakukan investigasi,” terangnya.
Terkait program rehab RTLH dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Suraji menjelaskan yang terlibat langsung adalah penerima bantuan, Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dan toko bangunan yang jadi rekanan penyedia material bangunan.
Tahun ini, lanjut Suraji, Kabupaten Sukoharjo menerima 1.500 paket BSPS dimana setiap rumah menerima bantuan total Rp20 juta. Namun, dinas sendiri sebatas mengusulkan saja dan TFL yang melakukan verifikasi lapangan. Untuk TFL sendiri dibentuk oleh provinsi. “Untuk itu, justru saya berterimakasih soal informasi ini karena kami bisa klarifikasi,” ujarnya.
Untuk warga yang dinyatakan memenuhi syarat mendapat bantuan, diharuskan ada pendampingan, bisa berupa tambahan material, tenaga kerja, maupun yang lainnya. Termasuk juga spesifikasi material juga sudah ditentukan.
Pelaksanaan BSPS 2021 di Sukoharjo sendiri ada di beberapa kecamatan. Masing-masing Kecamatan Polokarto di 14 desa, Kecamatan Weru lima desa, Kecamatan Bulu delapan desa, Kecamatan Tawangsari lima desa, Kecamatan Bendosari lima desa, dan Kecamatan Nguter delapan desa. Setiap desa rata-rata ada 30 penerima bantuan meski ada juga di satu desa mencapai 120 penerima.
Setelah ditetapkan, lanjut Suraji, kemudian tiap desa membuat kelompok penerima dan TFL menentukan toko bangunan calon penyuplai material bangunan. TFL setidaknya melakukan survei di tiga toko dan dicari harga termurah dan memenuhi spesifikasi.
“Kalau ada pemotongan bantuan, saya yakin tidak, tapi kalau harga dinaikkan, bisa jadi. Yang jelas dari bantuan Rp20 juta, untuk material Rp17,5 jt material, dan Rp2,5 juta untuk tenaga kerja,” tandasnya. (erlano putra)
Facebook Comments