Sukoharjonews.com (Sukoharjo) – Isu mengenai gerakan “people power” mendapat tanggapan dari tokoh-tokoh di daerah. Tak terkecuali di Kabupaten Sukoharjo dimana sejumlah tokoh menyatakan penolakannya terkait isu gerakan pengerahan massa tersebut. Gerakan itu sendiri dikaitkan dengan hasil pemilu yang akan ditetapkan KPU pada 22 Mei mendatang.
Pengasuh Pondok Pesantren Al Muayyad, Windan, Makamhaji, Kartasura Dian Nafi menegaskan, bulan puasa mestinya digunakan sebaik-baiknya untuk beribadah. Karena itu, terkait dengan pemilu, dia meminta agar semua pihak bersabar dan berdoa yang terbaik menunggu hasilnya secara resmi dari KPU. “Mari ikuti semua proses yang ada, jaga kerukunan jangan sampai ada gerakan sendiri apalagi “people power” yang itu inskonstituisonal,” tegasnya.
Begitu juga Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sukoharjo Zainul Abbas yang meminta semua pihak untuk mengikuti dengan sebaik-baiknya proses yang saat ini sedang berjalan. Karena itu, dia meminta semua untuk menunggu hasil yang akan ditetapkan oleh lembaga resmi KPU. “Mari ikuti proses ini sebaik-baiknya dengan tanpa melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Mari jaga kerukunan yang ada di masyarakat sehingga tercapai kedamaian dan ketentraman,” ujarnya.
Hal senada diungkapkan Direktur Amir Institut, Amir Machmud. Menurutnya, KPU merupakan lembaga resmi terkait dengan pemilu. Karena itu dia mengajak seluruh masyarakat menunggu hasil dari KPU. “Saya mengajak seluruh masyarakat untuk menolak segala tindakan yang bersifat “people power” atau pengerahan massa untuk hal-hal yang disitu terkait dengan hasil pemilu yang akan ditetapkan pada 22 Mei mendatang,” tegasnya.
Amir mengimbau agar seluruh masyarakat tidak terlibat dan masuk pada hal-hal yang inkonstitusional. Karena itu, dia menyarankan agar semua pihak menunggu pengumuman dari KPU terkait hasil pemilu 2019. (erlano putra)
Facebook Comments