Pelaksanaan APBD 2018 Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian Dari BPK

Rapat Paripurna DPRD agenda Nota Penjelasan Pelaksnaaan APBD 2018 oleh Wabup Purwadi, Kamis (13/6).

Sukoharjonews.com (Sukoharjo) – Pemkab Sukoharjo berhasil mempertahankan kinerjanya terkait pelaksanaan APBD Tahun 2018. Pasalnya, berdasarkan pemeriksaan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pelaksanaan APBD Tahun 2018 kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Prestasi serupa juga didapat Pemkab Sukoharjo untuk pelaksanaan APBD 2017 lalu. Hal itu disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Sukoharjo Purwadi saat menyampaikan Nota Penjelasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2018 ke DPRD.



Dalam kesempatan itu Wabup menyampaikan, gambaran umum APBD 2018 untuk Pendapatan Daerah dianggarkan Rp1,986 triliun dan terealisasi Rp2,055 triliun atau 103,47%. Sumber pendapatan sendiri antara lain dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dianggarkan Rp348,388 miliar berhasil terealisasi Rp433,485 miliar atau 124,43%. Kontribusi PAD dari Retribusi Daerah Rp23,045 miliar, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp20,894 miliar, serta Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp153,650 miliar.

“Untuk Dana Perimbangan dalam APBD 2018 sebesar Rp1,219 triliun dari rencana Rp1,244 triliun,” ujar Wabup.

Menurutnya, Dana Perimbangan tersebut berupa Dana Transfer Umum Rp932,923 miliar serta Dana Transfer Khusus sebesar Rp286,887 miliar. Selain itu, untuk Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terealisasi Rp402,221 miliar, Pendapatan Hibah Rp75,882 miliar, Dana Bagi Hasil Pajak, Retribusi dari Provinsi dan Pemerintah Lain Rp152,732 miliar, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp126,076 miliar, Bantuan Keuangan dari Pemprov atau Pemerintah lain Rp11,780 miliar, serta Dana Insentif Daerah (DID) Rp35,750 miliar.

Wabup melanjutkan, untuk Belanda Daerah sebesar Rp2,050 triliun. Masing-masing Belanja Tidak Langsung Rp1,175 triliun. Antara lain untuk Belanja Pegawai Rp816,026 miliar, Belanja Hibah Rp33,963 miliar, Belanja Bantuan Sosial Rp16,245 miliar, Belanja Bagi Hasil pada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Rp32,211 miliar, Belanja Bantuan Keuangan pada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa/Partai Politik Rp277,109 miliar, dan juga Belanja Tidak Terduga Rp182,8 juta.

Sedangkan Belanja Langsung terealisasi Rp874,422 miliar yang antara lain untuk Belanja Pegawai Rp40,916 miliar, Belanja Barang dan Jasa Rp445,037 miliar, serta Belanja Modal Rp388,468 miliar. “Untuk Pembiayaan realisasinya Rp304,826 miliar yang berasal dari Penerimaan Pembiayaan Rp467,281 miliar serta Pengeluaraan Pembiayaan Rp162,454 miliar. Sedangkan Sisa lebih Perhitungan Anggaran atau Silpa sebesar Rp310,182 miliar,” ungkap Purwadi. (erlano putra)



How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *