Sukoharjonews.com (Semarang) — Provinsi Jawa Tengah (Jateng) jadi magnet investor untuk menanamkan investasinya. Terbaru, investor asal India, JK Enterprises, melakukan penjajakan perluasan investasi di Jawa Tengah, dengan membidik sektor produk pertanian dan energi surya.
Rencana tersebut disampaikan dalam pertemuan antara Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Chairman JK Enterprises, Anant Singhania, di Semarang.
Anant mengatakan, JK Enterprises telah beroperasi di Indonesia selama lebih dari 50 tahun. Perusahaan yang bergerak di bidang cutting tools, hand tools, files, dan drills (alat potong, perkakas tangan, kikir, dan mata bor) itu kini melihat peluang untuk memperluas lini produksi di Jawa Tengah.
“Kami sedang melihat peluang pada produk-produk pertanian karena permintaannya besar, baik di pasar domestik maupun ekspor. Kami juga mempelajari produk lain, seperti solar pumps dan solar products (pompa tenaga surya dan produk energi surya),” kata Anant, dilansir dari laman Pemprov Jateng, Sabtu (27/6/2026).
Saat ditanya mengenai nilai investasi yang akan dikucurkan, Anant belum menyebutkan angka pasti. Dia mengatakan, besaran investasi akan bergantung pada respons pasar dan perkembangan bisnis ke depan.
Anant mengaku optimistis rencana pengembangan investasi tersebut dapat berjalan. Dia menilai, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan respons cepat terhadap setiap persoalan yang dihadapi investor.
“Mereka sangat proaktif memberikan arahan dan pendampingan. Kami benar-benar merasakan dukungan dari Gubernur,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Ahmad Luthfi memastikan siap memfasilitasi penyelesaian berbagai persoalan investasi, melalui koordinasi dengan kementerian terkait maupun pendampingan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Kepala DPMPTSP Jawa Tengah, Sakina Rosellasari menjelaskan, pihaknya akan mendampingi penyelesaian kendala teknis yang dihadapi perusahaan, termasuk persoalan pada sistem OSS dan penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025.
“Ketika ada KBLI 2025 yang hilang saat sistem kementerian di-rollback, pelaku usaha bisa datang ke kami untuk kami lakukan pendampingan. Kami juga akan kontak ke kementerian,” terang Sakina. (nano)
Facebook Comments