Investasi Bodong Rugikan Korban Rp333,9 Miliar, Polri Tetapkan Dua Tersangka

Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Gatot Repli. (Foto: Humas Polri)

Sukoharjonews.com (Jakarta) – Kasus investasi bodong oleh PT Kampoeng Kurma Jonggol di Kabupaten Bogor menelan ribuan konsumen yang jadi korban penipuan. Terkait kasus tersebut, Polri menetapkan dua tersangka bernisial AH dan RI. Total ada 2.825 orang konsumen yang tertipu dengan nilai kerugian mencapai Rp333,956 miliar.


Dalam kasus tersebut, PT Kampoeng Kurma Jonggol merupakan perusahaan yang dibuat untuk menjual tanah yang sudah di kavling kepada konsumen di Kabupaten Bogor. Namun, karena banyak diminati masyarakat, perusahaan itu mendirikan perusahaan lainnya dengan nama yang hampir sama, tetapi di wilayah berbeda.

“Dari hasil pemeriksaan tersebut, tersangka AH dan RI telah melakukan penjualaan tanah kavling kepada 2.825 konsumen, dengan total nilai kerugian Rp333.946.276.000,” kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Gatot Repli Handoko di Mabes Polri, Jakarta, dikutip dari laman Humas Polri, Jumat (17/6/2022).

Menurut Gatot, awalnya PT Kampoeng Kurma Jonggol hanya menjual 100 kavling. Namun setelah dilakukan promosi, minat masyarakat banyak sampai pemesanan mencapai 700 kavling.

“Tersangma AH dan RI melakukan penjualan kavling melalui media online dan gathering dimana awalnya milik H Adam yang dikavling hanya 100 kavling dengan harga penjualan Rp78 juta per kavling, namun setelah gathering dan promosi online, permintaan kavling mencapai 700 kavling,” jelasnya.

Menurut Gatot, minat masyarakat itu menginspirasi tersangka untuk mendirikan perusahaan yang sama di daerah lain, dengan nama perusahaan yang hampir sama. Adapun diantaranya yakni PT Kampoeng Kurma Cirebon, PT Kampoeng Kurma Jasinga, PT Kampoeng Kurma Sinarsari, PT PT Kampoeng Kurma Sultan Saladin, PT Kampoeng Kurma Banten Berjaya dan Cipanas Kurma Berkah.

Gatot menjelaskan, perusahan-perusahan itu tidak memiliki izin usaha perantara perdagangan dengan properti yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan. Hal itu menyebabkan para pembeli tidak bisa memproses peralihan akta jual beli (AJB), dan tidak memiliki sertifikat hak milik pembeli.


“Ketujuh perusahan kampung kurma yang dimiliki tersangka AH, belum memiliki surat izin usaha perantara perdagangan properti atau SIUP 4,” ujar Gatot.

“Dengan tidak keluarkannya izin dari pemerintah setempat, masing-masing lokasi penjualan kavling tersebut, berakibat tidak dapatnya dilakukan peningkatan hak milik tanah kavling menjadi sertifikat hak milik atas nama konsumen,” lanjutnya.

Gatot mengungkapkan, konsumen melakukan pembelian dengan skema pelunasan langsung dan secara kredit. Harga perkvaling tergantung wilayahnya. Namun, konsumen yang berminat akan diminta boking fee 1-3 juta ke rekning yang diberikan sesuai lokasi kavling tersebut.

“Proses pembuatan perjanjian pengikatan jual beli atau PPJB, dimana skema pelunasan atau cash keras akan langsung dibuatkan PPJB. Dan skema cicilan atau DP akan dibuatkan PPJB setelah pembeli melakukan angsuran ke-8,” jelasnya.

Dalam kasus ini, polri telah menyerahkan berkas perkara tahap 1 kepada JPU. Telah dilakukan pemeriksaan saksi lebih dari 49 saksi, 2 orang ahli. Serta telah melakukan penggeledahan 2 rumah di Bogor.

Adapun barang bukti diantaranya dokumen surat pengesahan pendirian PT Kampoeng Kurma, surat izin usaha perdagangan atau SIUP, tanda daftar perusahan, surat akta pendirian PT, surat keputusan kemenkumham dan NPWP. (nano)


How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.