Sukoharjonews.com (Sukoharjo) – Ratusan warga beberapa pedukuhan di Kecamatan Bendosari menggugat Pemkab Sukoharjo. Gugatan terkait dengan nilai ganti rugi untuk proyek peningkatan Jalan Sugihan-Paluhombo yang dinilai terlalu rendah. Warga menggunakan haknya untuk menggugat karena dalam surat perjanjian yang ditawarkan pada warga, jika warga menolak diminta untuk menggugat di Pengadilan Negeri (PN) selambat-lambatnya 14 hari. Saat ini, gugatan sudah masuk di PN dan memasuki sidang perdana.
Terkait gugatan tersebut, Kasi Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Sukoharjo Burhan Surya Aji mengatakan, Pemkab mau tidak mau harus menghadapi gugatan yang dilayangkan warga tersebut. Meski ada gugatan namun proyek peningkatan jalan tersebut tetap akan berjalan karena sudah masuk menjadi program pembangunan daerah.
”Terkait soal lahan yang terkena proyek, sebelumnya Pemkab Sukoharjo sudah menyerahkan ke BPN. Sedangkan soal nilai ganti rugi untuk lahan yang terkena proyek ditentukan oleh tim appraisal, bukan oleh Pemkab Sukoharjo. Soal warga menolak dan melakukan gugatan, itu hak warga,” ujarnya, Jumat (21/12).
Tahun ini, ujar Burhan, dalam proyek peningkatan jalan tersebut memang baru sebatas penyelesaikan mengenai pembebasan lahan. Hanya saja, dalam pelaksanaannya warga menolak nilai ganti rugi yang ditetapkan oleh tim appraisal. Sesuai penilaian tim appraisal, nilai tanah bervariasi atau tidak sama karena letaknya tersebar dibeberapa titik dengan kisaran Rp250 ribu – Rp300 ribu per meter persegi.
Nilai tanah tersebut ditolak sebagian warga yang menilai harganya terlalu rendah. Sebagian warga menghendaki nilai ganti rugi tanah Rp600 ribu per meter persegi. Dalam proyek peningkatan jalan di Bendosari tersebut, setidaknya ada 400 bidang tanah milik warga yang terkena. Untuk itu dilakukan proses pembebasan lahan dengan menggandeng tim appraisal. (erlano putra)
Facebook Comments