Bawaslu Beri Rekomendasi Sanksi Sejumlah PNS Terkait Pelanggaran Pemilu

Ketua Bawaslu Jateng M Fajar Subkhi saat ngobrol dengan Ketua KPU Sukoharjo Nuril Huda saat meninjau gudang logistik, Kamis (22/11).

Sukoharjonews.com (Sukoharjo) – Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS yang tersebar di sejumlah kabupaten/kota di Jateng terancam sanksi. Pasalnya, para PNS tersebut telah melakukan pelanggaran pemilu. Bahkan, empat diantaranya sudah dimintakan rekomendasi sanksi pada Komisi ASN. Selain itu, saat ini juga terdapat sejumlah PNS yang masih dalam proses pemeriksaan Bawaslu.



“Sampai saat ini ada delapan PNS atau ASN yang diperiksa oleh Bawaslu. Empat diantaranya sudah kami berikan rekomendasi sanksi ke Komisi ASN,” terang Ketua Bawaslu Jateng M Fajar Subkhi saat berkunjung ke Sukoharjo mengecek Gudang Logistik Pemilu 2019 milik KPU.

Dikatakan Fajar, pemeriksaan sendiri dilakukan anggota Bawaslu di berbagai Kabupaten di Jateng. Beberapa diantaranya ada PNS Kabupaten Brebes dan Sukoharjo. Menurutnya, pelanggaran yang dilakukan seperti memberikan dukungan seperti memasang status di sosial media dan lain sebagainya. Pihaknya mengatakan, anggotanya akan terus melakukan pengawasan terkait pemilu 2019.

Fajar juga mengatakan, selama ini pelanggaran paling banyak adalah Alat Praga Kampanye (APK). Ada banyak pelanggaran dimana pemasangan tidak sesuai. Pelanggaran itu didominasi pemasangan APK oleh calon legislatif (caleg) yang kurang paham dengan aturan pemasangan APK. “Dulu APK bisa bebas dipasang, tapi regulasi tahun 2019 ini pemasangan diatur. Kalau ada APK melanggar kita ingatkan, tapi kalau ada yang ngeyel kita turunkan,” tandasnya.

Selain APK ini, ujar Fajar, Bawaslu juga menyoroti soal iklan di media massa. Iklan di media cetak maupun online hanya bisa dilakukan 21 hari sebelum hari H. Ada beberapa media massa yang sudah kami ingatkan soal ini. Bahkan, Pemimpin Redaksi (Pemred) dari media cetak dan online sudah kita ingatkan jangan menerima iklan kampanye sebelum waktunya.

Disisi lain, terkait kedatangannya ke Sukoharjo dalam rangka mengecek kondisi gudang logistik milik KPU. Pihaknya, memastikan bagaimana tata cara penyimpanan yang dilakukan oleh KPU Sukoharjo. ”Soal logistik sampai saat ini kami tidak menemukan adanya kesalahan apapun, kita berharap semoga sampai nanti hari H tidak ada masalah,” ujarnya didampingi Ketua KPU Sukoharjo Nuril Huda. (erlano putra)



Bawaslu Beri Rekomendasi Sanksi Sejumlah PNS Terkait Pelanggaran Pemilu
Rate this post

Facebook Comments

News Feed