Sukoharjonews.com (Jakarta) – Pemerintah terus mendorong percepatan penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat. Pemerintah melalui Badan Pengarutan (BP) BUMN bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meninjau asei PT KAI dan Perum Perumnas yang bisa dikembangkan menjadi kawasan perumahan rakyat.
Agenda tersebut merupakan lanjutan dari pembahasan sebelumnya terkait rencana pembangunan rumah susun sebagai solusi relokasi warga di sekitar bantaran rel kereta api.
Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria menegaskan komitmennya dalam menghadirkan hunian yang aman, terjangkau, dan memenuhi standar kelayakan, terutama bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Dony Oskaria menjelaskan, peninjauan ini menjadi tahap awal dalam memetakan kesiapan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) maupun menengah (MBT).
“Kita meninjau kesiapan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan rumah bagi MBR dan MBT. Insya Allah segera kita tetapkan. Ini merupakan bagian dari program pemerintah untuk menyediakan rumah bagi masyarakat Indonesia,” ujar Dony, dikutip dari laman KabarBUMN, Selasa (7/4/2026).
Ia menambahkan penyiapan lokasi tidak hanya dilakukan di Jakarta, namun juga akan diperluas ke kota-kota lain dengan tingkat kepadatan tinggi.
“Ke depan, peninjauan akan terus dilakukan di berbagai kota. Kami memprioritaskan wilayah dengan tingkat kepadatan tinggi agar program ini memberikan dampak yang optimal,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Dony menekankan pentingnya peran BUMN dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui sinergi lintas sektor.
“BUMN ingin memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Melalui kerja sama dengan Kementerian PKP, sinergi antar kementerian dan BUMN dapat mempercepat realisasi program pemerintah secara lebih efektif,” tegasnya.
Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan pemerintah tengah menyiapkan berbagai skema untuk mendukung percepatan pembangunan hunian, termasuk melalui optimalisasi pembiayaan non-APBN.
“Kami sedang menyiapkan aturan rumah susun subsidi serta skema pembangunan berbasis Corporate Social Responsibility (CSR), di mana tanah tetap milik negara dan pembangunan dilakukan oleh pihak swasta, kemudian diserahkan kembali kepada negara,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, disampaikan komitmen dari sektor swasta melalui grup Astra International untuk membangun 1.000 unit rumah susun layak huni. Ara menegaskan kolaborasi lintas sektor ini merupakan wujud nyata percepatan pelaksanaan arahan Presiden.
“Dalam kunjungan kerja hari ini, kita melihat adanya kepastian, mulai dari kesiapan lahan, dukungan kebijakan, hingga komitmen pembangunan. Ini menunjukkan bahwa kita dapat bekerja cepat untuk masyarakat,” tambah Ara.
Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin, menyampaikan kawasan yang ditinjau memiliki potensi besar untuk pengembangan hunian terintegrasi.
“Secara komersial kawasan ini cukup potensial dan memiliki prospek pertumbuhan penghuni yang tinggi dalam 10–15 tahun ke depan. Hal ini dapat menjadi bagian dari hunian masa depan yang terintegrasi dengan transportasi,” pungkas Bobby.
Melalui peran aktif Danantara, BP BUMN memastikan kesiapan dan optimalisasi aset strategis BUMN untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan publik. Langkah ini menjadi bagian penting dalam percepatan penyediaan hunian yang layak, terintegrasi, dan berkelanjutan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat di kawasan perkotaan. (nano)
Facebook Comments