Sukoharjoews.com (Semarang) – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) melakukan langkah progresif untuk memberikan pendidikan koperasi kepada pelajar. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menginisiasi insersi kurikulum perkoperasian, ke dalam jenjang pendidikan dasar hingga menengah.
“Ini bahkan mungkin baru yang pertama di Indonesia, mudah-mudahan hasilnya bisa bagus,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, dilansir dari laman Pemprov Jateng, Minggu (10/5/2026).
Ia melanjutkan, melalui kurikulum tersebut, diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai sistem dan esensi perkoperasian.
“Koperasi ini sangat berbeda dengan konsep bisnis umum. Koperasi adalah penggabungan antara konsep bisnis dengan nilai sosial. Di sana ada kebersamaan, ada gotong royong, dan kedaulatan tertinggi ada di tangan anggota. Inilah yang harus kita pahamkan kembali kepada masyarakat kita,” tegas Sumarno.
Dikatakan, inisiasi ini juga menjadi langkah strategis untuk mendukung program Presiden RI terkait Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Karenanya, pemerintah perlu melakukan internalisasi konsep ekonomi kerakyatan, sejak masa sekolah.
“Kita ingin menginternalisasi pemahaman ini sejak dini, mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Harapannya, koperasi masa depan dikelola oleh sumber daya manusia (SDM) yang benar-benar memahami ruh koperasi, sehingga kemajuan bersama dan gotong royong benar-benar terbangun,” tambahnya.
Gebrakan dari Jawa Tengah itu, rencananya akan disampaikan langsung kepada Menteri Koperasi RI. Sumarno berharap, kurikulum yang disusun tersebut tidak hanya menjadi prototipe di Jawa Tengah, tetapi juga dapat diadopsi menjadi standar nasional.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Dwi Silo Raharjo menjelaskan, kurikulum tersebut akan menyasar seluruh sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan, maupun madrasah di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) di Jateng.
Dwi mengakui, selama ini pendidikan ekonomi di sekolah cenderung umum, dan kurang mendalami aspek perkoperasian secara spesifik. Padahal, pendidikan koperasi pernah menjadi bagian penting dalam sistem pendidikan Indonesia pada era 1980-an.
“Kami ingin up lagi, bahwa pendidikan perkoperasian itu sangat penting. Tujuan FGD ini adalah menyempurnakan draf kurikulum, agar selaras dengan kebijakan pendidikan nasional dan daerah, serta menghasilkan modul yang aplikatif,” jelas Dwi.
Targetnya tidak main-main. Kurikulum itu diproyeksikan untuk mulai diimplementasikan pada tahun ajaran baru mendatang.
“Kita menyongsong tahun ajaran baru. Semoga bisa segera dieksekusi. FGD ini berlangsung selama tiga hari, dan diikuti oleh 40 ahli yang berkompeten di bidang kurikulum,” tambahnya.
Dengan adanya kurikulum tersebut, Jawa Tengah optimistis akan lahir generasi muda yang tidak hanya cerdas secara finansial, tetapi juga memiliki jiwa sosial dan semangat gotong royong dalam membangun ekonomi bangsa, melalui wadah koperasi. (nano)
Facebook Comments