Pemkab Ajukan Lima Raperda ke DPRD, Target Selesai Dibahas Akhir Bulan

Rapat Paripurna DPRD penyampaian Nota Pengantar Lima Raperda oleh Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya, Jumat (6/12).

Sukoharjonews.com (Sukoharjo) – Pemkab Sukoharjo mengajukan lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Ke DPRD. Nota pengantar lima Raperda tersebut disampaikan Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya dalam Rapat Paripurna DPRD, Jumat (6/12). Lima Raperda tersebut ditargetkan selesai dibahas hingga akhir bulan Desember nanti. Pasalnya, berdasarkan jadwal yang disusun Badan Musyawarah, persetujuan bersama lima Raperda diagendakan pada 30 Desember.



Lima Raperda yang diajukan Pemkab Sukoharjo ke DPRD masing-masing Raperda tentang Perkoperasian, Raperda tentang Jasa Konstruksi, Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Percetakaan dan Penerbitan, Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur, serta Raperda tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan.

Bupati mengatakan, pembahasan mengenai Raperda tentang Koperasi dimaksudkan untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum dalam pengaturan, pembinaan, pengawasan dan perlindungan bagi perkoperasian di Sukoharjo. “Pemkab ingin mewujudkan peran masyarakat di bidang perkoperasian sebagai pelaku utama pembangunan. Untuk itu, Pemkab berkewajiban mengarahkan, membimbing dan melindungi serta menumbuhkembangkan suasana dan iklim yang menunjang pelaksanaan pembangunan di sektor koperasi,” paparnya.

Terkait Raperda Jasa Konstruksi, lanjut Bupati, berdasarkan UU No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, pemerintah daerah mempunyai kewenangan terkait jasa konstruksi yang meliputi, penyelenggaraan pelatihan tenaga konstruksi. Selain itu, juga penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah, penerbitan izin usaha nasional dan pengawasan tertib usaha bidang jasa konstruksi.

Sedangkan Raperda tentang PDAM perlu dibahas untuk disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Untuk itu, perlu dilakukan penyesuaian dengan aturan yang baru tersebut. Berkaitan dengan Raperda tentang Penyarahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan, hal itu dimaksudkan untuk memberikan jaminan ketersediaan prasana, sarana dan utilitas perumahan yang dipergunakan oleh masyarakat yang menghuni.

“Untuk itu, perlu dilakukan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan tersebut dimana terlebih dulu harus dilakukan penyerahan oleh pengembang prumahan pada pemerinta daerah,” lanjut Bupati. (erlano putra)



How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

Facebook Comments

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed