Klaten Galang Komitmen Wujudkan Zona Integritas untuk OPD dan UPTD

Sebanyak 47 OPD dan UPTD Kabupaten Klaten diusulkan sebagai Zona Integritas.

Sukoharjonews.com (Klaten) – Sebanyak 47 organisasi perangkat daerah (OPD) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Kabupaten Klaten diusulkan sebagai zona integritas. Langkah tersebut sebagai komitmen Pemkab Klaten mewujudkan layanan yang prima bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Pj Sekda Klaten, Jajang Prihono dalam acara Penggalangan Komitmen Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas.


Dikutip dari laman Pemkab Klaten, Kamis (14/4/2022), upaya tersebut merupakan percepatan tercapainya reformasi birokrasi di Kabupaten Klaten, yakni terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel, kapabel, serta terlenggaranya pelayanan yang prima.

“Sasaran birokrasi tersebut menjawab hal yang menjadi prioritas Presiden Republik Indonesia yaitu mewujudkan pemerintah yang sederhana, simpel, lincah, dan cepat. Tentu hal ini harus kita capai melalui upaya pembangunan zona integritas,” terang Jajang.

Adapun usulan 47 OPD dan UPTD yang masuk dalam zona integritas antara lain; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan RSUD Bagaswaras. Serta UPTD antara lain; Kecamatan Klaten Utara, Kecamatan Klaten Tengah, Kecamatan Klaten Selatan, SMP Negeri 2 Delanggu, SMP Negeri 1 Jogonalan, SMP 5 Klaten, SMP Negeri 2 Trucuk, SMP Negeri 3 Tulung, dan 34 Puskesmas.

Jajang mengatakan, tujuan pelaksanaan kegiatan adalah untuk meningkatkan pemahaman dan komitmen para pimpinan OPD atau unit kerja pembangunan zona integritas sehingga dapat menerapkan strategi pembangunan zona integritas yang lebih efektif,” katanya.

Sedangkan Bupati Klaten, Sri Mulyani, mengatakan bahwa untuk mendorong budaya anti korupsi pada OPD atau unit kerja, terutama pada OPD atau unit kerja pelayanan publik perlu dilakukan pembangunan zona integritas Pemkab Klaten. Bupati juga menyampaikan zona integritas merupakan miniatur pelaksanaan reformasi birokrasi itu sendiri.

“Hadirnya zona integritas diharapkan mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas,” paparnya.

Sri Mulyani menambahkan pembangunan zona integritas diperlukan beberapa hal penting yang harus dilakukan, komitmen, inovasi, ramah teknologi, dokumentasi pembangunan zona integritas, monitoring dan evaluasi. Dalam hal ini, komitmen pimpinan menjadi hal yang mendasar karena, dalam pembangunan zona integritas membutuhkan komitmen mulai dari pimpinan tertinggi sampai dengan pelaksana bawah.

“Saya tekankan kepada pimpinan OPD atau unit kerja yang hadir pada kesempatan ini diharapkan mempunyai komitmen yang tinggi terhadap pembangunan zona intergritas dan membangun komitmen pada OPD atau unit kerja masing-masing,” tandasnya. (nano)


How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *