Sukoharjonews.com (Sukoharjo) – Surat Edaran (SE) Sekda Sukoharjo terkait Gerakan Membeli Beras Sukoharjo bagi ASN menjali polemik di masyarakat. Bahkan, SE yang bertujuan untuk membantu petani tersebut justru menjadi isu liar dan memunculkan berbagai penafsiran masyarakat.
Menyikapi hal itu, Bupati Sukoharjo, Etik Suryani langsung meminta agar Sekda membatalkan SE Nomor 526/1338/2022 tertanggal 3 Agustus 2022 dan melakukan evaluasi kembali kaitannya dengan mekanisme agar nantinya tidak bertentangan dengan peraturan yang ada.
“Kami memahami apa yang terjadi di tengah masyarakat khususnya mengenai SE Sekda terkait Gerakan Membeli Beras bagi ASN. Setelah dilakukan kajian dan meminta laporan menyeluruh dari Sekda dan OPD terkait, maka kami meminta agar SE tersebut dibatalkan,” tegas Etik.
Etik melanjutkan, pada dasarnya gerakan tersebut sebenarnya merupakan salah satu upaya membantu petani dalam memasarkan produk lokal, khususnya beras di Kabupaten Sukoharjo agar terserap. Pasalnya, berdasarkan data yang ada, Sukoharjo surplus beras 104.232 ton pada tahun 2021. Selain itu, Kabupaten Sukoharjo juga menjadi salah satu lumbung pangan nasional dan saat ini sedang gencar mengembangkan lahan pertanian IP 400.
“Semangat kita, pemerintah kabupaten Sukoharjo itu yang utama untuk membantu petani agar produknya bisa terserap,” paparnya.
Hanya saja, melihat dinamika yang ada di lapangan, Bupati memutuskan dan meminta agar Sekda mengevaluasi kembali terkait dengan mekanisme dalam rangka membantu penyerapan hasil produksi pertanian. Bupati juga menepis anggapan bahwa gerakan membeli beras ini dibatalkan karena ada desakan atau tekanan pihak tertentu.
“Sama sekali tidak ada tekanan pada kami terkait pembatalan ini. Sebab, apa yang Pemda lakukan ini semata-mata tujuannya untuk membantu petani. Hanya saja, setelah dilakukan evaluasi kami meminta agar mekanisme terkait dengan gerakan ini dievaluasi kembali agar nantinya tidak bertentangan dengan aturan yang ada,” tandasnya.
Etik juga menepis tudingan bahwa ada nuansa politis terkait dengan gerakan ini. “Pemilu, Pilkada itu masih jauh jadi silahkan yang mau menilai seperti apa. Yang jelas dan utama semangat dan niat dari pemda adalah membantu petani. Kalau niat pemerintah membantu petani dianggap politik, silahkan masyarakat menilai sendiri,” ujarnya lagi. (nano)
Facebook Comments