Dampak Pandemi Corona, Angka Kemiskinan Sukoharjo Naik 0,55%

Bupati Sukoharjo, Etik Suryani.

Sukoharjonews.com (Grogol) – Pandemi corona membuat angka kemiskinan di semua kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan. Berdasarkan data BPS per bulan November 2021, untuk Kabupaten Sukoharjo mengalami kenaikan 0,55% dari angka 7,68% di tahun 2020 menjadi 8,23% di tahun 2021. Hal itu disampaikan Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, saat membuka Rakor Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 di Hotel Tosan Solo Baru, Kecamatan Grogol, Kamis (16/12/2021).




Bupati mengatakan, Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar oleh Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelbangda) tersebut sebagai upaya percepatan penurunan angka kemiskinan dan pemulihan ekonomi pasca pandemi corona. “Kemiskinan ibarat “komorbid” dalam pembangunan. Faktor-faktor pemicunya harus benar-benar bisa kita kendalikan dengan baik,” ujar Etik.

Menurut Etik, kenaikan angka kemiskinan 0,55% tersebut masih dibawah target penetapan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026. Kenaikan angka kemiskinan tersebut memberikan sinyal kepada seluruh pemangku kepentingan untuk menentukan langkah ekstra dan sistematis untuk penanganannya.

Melalui rapat koordinasi ini, ujar Etik, diharapkan bisa melahirkan langkah-langkah kongkrit dalam mendukung kebijakan penanganan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Hal itu sejalan dengan tema rakor yang mengangkat “Replika program satu perangkat daerah satu desa/kelurahan dampingan” yang merupakan inisiasi dari program Provinsi Jawa Tengah.

“Replika program itu dalam rangka keterpaduan untuk “Maju Bareng” dalam penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah,” lanjut Etik.


Dalam menerapkan program tersebut, Etik menyampaikan beberapa hal yang harus jadi penekanan. Yakni, replika program bukan berarti mengadopsi secara utuh program yang ada, tapi mengadopsi prinsip-prinsipnya, sehingga terbuka kemungkinan untuk dilakukan penyesuaian/modifikasi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di Kabupaten Sukoharjo. Modifikasi terutama terkait dengan mekanisme pendampingan yang ada.

“Arahnya tidak satu OPD satu desa/kelurahan tapi satu desa/kelurahan ditangani bareng-bareng oleh beberapa OPD sesuai dengan kewenangannya,” jelasnya.

Selanjutnya, hasil pemetaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, ada 36 desa/kelurahan prioritas di Kabupaten Sukoharjo, yang diharapkan bisa didampingi dalam pelaksanaannya. Untuk itu mulai tahun 2022, OPD-OPD yang memiliki program penanganan kemiskinan baik fisik, ekonomi maupun sosial, untuk bisa lebih fokus mengarahkan lokusnya di 36 desa/kelurahan tersebut.

“Kemiskinan merupakan permasalahan yang bersifat multidimensional, sehingga penanganannya perlu integrasi tidak saja dengan berbagai program lain tetapi juga dengan para pelaku pembangunan di daerah,” tambah Bupati. (erlano putra)


How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.