Bupati-DPRD Sukoharjo Tandatangani Persetujuan Bersama Penetapan Dua Raperda Menjadi Perda

Ketua DPRD Sukoharjo, Wawan Pribadi saat menandatangani persetujuan penetapan dua raperda menjadi perda dalam Rapat Paripurna DPRD, Rabu (22/6/2022) malam.

Sukoharjonews.com (Sukoharjo) – Bupati Sukoharjo, Etik Suryani bersama DPRD melakukan penandatangan persetujuan bersama penetapan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda). Penandatanganan dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD, Rabu (22/6/2022) malam.

Dua raperda yang disetujui untuk ditetapkan menjadi perda masing-masing Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan Raperda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.



Dalam Rapat Paripurna tersebut, Ketua DPRD Sukoharjo, Wawan Pribadi menyampaikan bahwa pembahasan dua raperda tersebut telah selesai dilakukan oleh Panitia Khusus (Pansus). DPRD bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah melaksanakan serangkaian pembahasan untuk menyempurnakan dua raperda tersebut.

“Dalam kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Badan Musyawarah, panitia khusus dan fraksi-fraksi yang telah bersama-sama menyelesaikan tugas membahas dan menyempurnakan dua raperda tersebut,” ujar Wawan.

Sebelum ditandatangani bersama, Wawan selaku pemimpin rapat memberi kesempatan pada juru bicara dua pansus untuk membacakan hasil pembahasan. Dalam laporannya, Pansus II dan dua Pansus III yang membahas dua raperda tersebut melakukan sejumlah revisi khususnya mengenai redaksional raperda serta melakukan revisi sesuai hasil fasilitasi dengan Gubernur Jawa Tengah.



Setelah itu, Ketua DPRD menawarkan pada peserta rapat terkait persetujuan penetapan dua raperda tersebut menjadi perda yang kemudian dijawab setuju oleh anggota DPRD peserta rapat yang hadir. Wawan kemudian mengetuk palu tanda persetujuan DPRD. Sebelum ditandatangani, Bupati memberikan pendapat akhirnya tentang dua raperda tersebut.

Bupati menyampaikan, Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam rangka menjalankan otonomi daerah, Pemerintah Daerah memerlukan langkah dan upaya untuk menambah sumber pendapatan asli daerah guna meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan kegiatan pembangunan dalam bidang perekonomian, salah satunya yaitu dengan melakukan penyertaan modal.

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah merupakan pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah. Penyertaan modal di Kabupaten Sukoharjo harus terus dioptimalkan, sebagai upaya untuk menggerakkan roda perekonomian dan memberikan stimulan pada sektor informal yang banyak menyerap tenaga kerja. Penyertaan modal dilaksanakan dengan memperhatikan misi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo salah satunya yaitu memperkuat kemandirian ekonomi daerah.

Rapat Paripurna DPRD Sukoharjo dengan agenda persetujuan bersama penetapan dua raperda menjadi perda, Rabu (22/6/2022) malam.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan permodalan, sehingga perlu dicabut dan diganti.

“Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan melihat pentingnya Rancangan Peraturan Daerah ini, maka saya berpendapat Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,” ujar Bupati.

Sedangkan untuk Raperda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Bupati menyampaikan raperda tersebut merupakan upaya mewujudkan pelaksanaan urusan dan tugas pemerintahan untuk meningkatkan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.



Menurutya, Pemkab Sukoharjo mendukung adanya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang transparan dan akuntabel. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui upaya penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Bahwa dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan nilai kematangan SPBE perlu dilakukan upaya perbaikan yang terus menerus dan berkelanjutan, baik pada domain kebijakan SPBE, pelaksanaan tata kelola SPBE, Layanan SPBE, maupun Sumber Daya Manusia SPBE sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Inovasi penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk SPBE ini diharapkan mampu memberikan peluang untuk mewujudkan arah kebijakan dan strategi dalam rangka menghasilkan sistem pengawasan, administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah.
“Berdasarkan hal tersebut, maka saya berpendapat Raperda Kabupaten Sukoharjo tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,” kata Bupati.

Bupati juga menyampaikan menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah bekerja secara maksimal dalam membahas dan menyempurnakan Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan Raperda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. (nano)


How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.