Sukoharjonews.com – Menjelang Pelaksaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak Desember nanti, Komisi I DPRD Sukoharjo mencatat sejumlah hal yang bisa berpotensi menimbulkan konflik.
Sekretaris Komisi I DPRD Sukoharjo, Slagen Abu Gorda mengatakan, potensi konflik tersebut di antaranya mengenai tidak adanya Daftar Pemilih Khusus (DPK), fasilitasi bagi pemilih disabilitas serta politik uang.
“Dalam rezim pemilu yang lain, baik itu Pilpres, Pileg hingga Pilkada, DPK itu ada. Tetapi dalam pilkades tidak diatur. Ini bisa menjadi celah yang bisa menimbulkan persoalan jika tidak dikelola dengan baik,” ungkap Gorda, Selasa (10/11/2026).
Politis PDI Perjuangan tersebut mencontohkan, ada warga asli desa yang sudah tinggal di desa tersebut selama bertahun-tahun tetapi merantau, tidak mengetahui saat ada pendataan pemilih sehingga tidak masuk DPT. Hal itu bisa jadi menjadi persoalan ketika warga itu nanti menuntut haknya.
“Hak untuk dipilih dan memilih itu kan hak konstitusional warga. Lha ketika ada kasus semacam ini apa solusinya? Padahal menggunakan KTP tidak bisa, karena aturan pilkades jelas bahwa yang tidak masuk DPT tidak punya hak pilih,” tandasnya.
Belum lagi persoalan lain berupa pelanggaran politik uang yang dalam Pilkades tidak diatur secara rinci. Padahal potensi terjadi pelanggaran ini sangat besar sekali.
“Kami mendorong Pemkab untuk melakukan pakta integritas tentang penyelesaian money politik bersama selurh calon kades.”
Selain itu, politisi PDIP juga mengingatkan hal yang tidak kalah penting yakni, terkait pemilih disabilitas. Sebab, dalam pemilu-pemilu yang lain, mereka juga mendapatkan fasilitas terkait dengan penyaluran hak suara.
“Misalnya ada surat suara yang untuk penyandang tunanetra, bilik juga ramah bagi disabilitas dan lain sebagainya. Jangan sampai panitia hanya memikirkan warga secara umum, tetapi saudara kita dari disabilitas tidak dipkirkan.”
Terlepas dari segala pesoalan tersebut, Gorda berharap pelaksanaan Pilkades serentak yang rencananya digelar pada 10 desember mendatang, dapat berjalan lancar, aman dan tertib sehingga bisa menghasilkan pemimpin desa yang benar-benar amanah dan sesuai dengan harapan rakyat desa.
“Penambahan bilik TPS bagi TPS yang jumlah pemilihnya lebih dari 800 orang ini juga harus menjadi prioritas. Salah satunya di wilayah Kecamatan Grogol Desa Cemani itu kan penduduknya sangat banyak, jangan sampai karena TPS minim jadi masalah.” (nano)
Facebook Comments