Sukoharjonews.com – Sebuah unggahan berupa hoaks beredar di media sosial Instagram. Unggahan menarasikan dan mengeklaim rencana kebijakan pembatasan Pertalite bagi masyarakakat yang masuk dalam desil 9-10 dikaitkan dengan BPS sebagai pengelola DTSEN.
Dilansir dari laman Komdigi, Minggu (16/8/2026), berikut ini cek faktanya:
Penjelasan:
Beredar unggahan di media sosial Instagram dengan narasi yang mengeklaim rencana kebijakan pembatasan pembelian Pertalite bagi masyarakat yang masuk dalam desil 9-10 yang dikaitkan dengan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pengelola Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Kepala Biro Umum dan Hubungan Masyarakat Favten Ari Pujiastuti mengatakan bahwa BPS tidak mengeluarkan tabel pengkategorisasian desil berdasarkan besaran pendapatan dan klasifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat untuk penentuan desil dengan miskin, sangat miskin, kaya, super kaya, dan lainnya.
Pengelompokan keluarga ke dalam 10 kelompok (desil) adalah berdasarkan tingkat kesejahteraan. Melalui Instagram resmi BPS @bps_statistics, pemeringkatan tidak hanya ditentukan dari 1 variabel, namun melibatkan variabel-variabel lainnya. Tingkat kesejahteraan dicerminkan dari multivariabel/multidimensi, seperti kondisi perumahan, jenjang pendidikan, status pekerjaan, aset, dan lain-lain.
Kategori: Hoaks
Link Counter :
– Klarifikasi Langsung dari Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Kepala Biro Umum dan Hubungan Masyarakat Favten Ari Pujiastuti dengan Surat Nomor: B-156/02500/HM.240/2026
– https://www.instagram.com/p/DVdRSjHEnDX/?igsh=MXFrZ2s0ODltbnE3Nw%3D%3D&img_index=7. (*)
Facebook Comments