Sukoharjonews.com – Pemkab Sukoharjo mengumpulkan petugas operator pemutakhiran data desa/kelurahan seluruh kecamatan di Auditorium Menara Wijaya, Rabu (28/10/2028). Petugas mendapat arahan langsung dari Plt Bupati, Eko Sapto Purnomo.
“Ini adalah wujud nyata komitmen kita bersama selaku pemerintah daerah, untuk terus mengawal dan memastikan setiap hak masyarakat rentan dapat terpenuhi secara adil, transparan, dan tepat sasaran,” ujar Eko Sapto mengawali sambutan.
Ia melannjutkan, penyelenggaraan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Pemerintah Pusat melalui Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah terkait Perluasan Piloting Digitalisasi Bansos serta instruksi Gubernur Jawa Tengah mengenai Percepatan Digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos).
“Digitalisasi Perlinsos bukanlah sekedar memindahkan data. Ini adalah sebuah upaya besar pemerintah untuk memodernisasi pendataan, verifikasi, serta penyaluran bantuan sosial melalui sistem digital yang terintegrasi secara utuh,” ujarnya.
Menurut Eko Sapto, hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan apa yang disebut sebagai keadilan digital, atau digital by justice. Pemkab ingin memastikan kelompok rentan di Kabupaten Sukoharjo tetap terlayani dengan baik dan bantuan sosial bisa benar-benar tepat sasaran bagi masyarakat yang paling membutuhkan.
Dalam kesempatan itu, Plt Bupati menyampaikan tiga pesan untuk petugas, yakni:
Pertama, kepada 179 petugas agar bekerja dengan teliti, penuh integritas, dan memegang teguh prinsip transparansi. Jangan sampai terjadi exclusion error, di mana warga rentan yang benar-benar berhak justru terlewat karena kelalaian teknis di lapangan. Meski beban kerja sangat dinamis, petugas diharapkan tetap menjaga kesehatan, ketangguhan operasional, dan soliditas koordinasi.
“Yang kedua kepada pemangku wilayah dan Dinas Sosial, proses pemutakhiran data bansos kerap memunculkan dinamika sosial di masyarakat. Pastikan mekanisme pengajuan sanggahan yang diakomodasi oleh sistem Perlinsos digital ini tersosialisasi dengan baik di tingkat desa dan kelurahan. Buka ruang komunikasi yang humanis,berikan penjelasan yang edukatif jika ada warga yang merasa datanya tidak sesuai,” ujarnya.
Kemudian, ujntuk seluruh elemen pemerintahan diinstruksikan agar benar-benar mengambil peran aktif sebagai Agen Perlinsos. Melakukan edukasi masyarakat secara masif agar mereka berdaya dan mampu memanfaatkan pendaftaran sistem ini secara mandiri.
“Wujudkan sinergi lintas sektoral yang kuat agar percepatan digitalisasi bansos ini tidak hanya berhenti sebagai program, tetapi benar-benar membawa dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Sukoharjo,” pungkasnya. (nano)
Tinggalkan Komentar