Kota Bontang Kecil Tapi Menyimpan Potensi Besar
Sukoharjonews.com (Bontang) – DPRD Sukoharjo tengah menggelar kunjungan kerja (kunker). Khusus untuk Komisi 1 dan 4, kunker dilakukan di Pulau Kalimantan dengan tiga daerah tujuan. Masing-masing Kota Bontang, Kota Samarinda, dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Ketiganya berada di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Tujuan pertama kunker Komisi 1 dan 4 adalah Kota Bontang, Selasa (9/10).
Dalan kunjungan ini, selain Komisi 1 dan 4, terlihat turut dalam rombongan adalah Asisten II Sekda Widodo, serta sejumlah pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) “stage holder” Komisi 1 dan 4 juga terlihat ikut mendampingi. Rombongan sendiri dipimpin oleh Ketua Komisi 4 Wawan Pribadi bersama Ketua Komisi 1 Titik Murtini. Dalam kunjungan ini, Walikpota Bontang Neni Moerniaeni menerima langsung didampingi Asisten II Sekda Zulkifli.
Wawan Pribadi menyampaikan, maksud dan tujuan kunjungan ke Kota Bontang adalah sharing informasi yang terkait dengan bidang Komisi 1 dan 4. Untuk Komisi 1 antara lain tentang kependudukan, kepegawaian, penegakan Perda, pengawasan komunikasi dan informatika, serta mengenai pelayanan terpadu. “Meski Sukoharjo merupakan kabupaten, tidak ada salahnya saling bertukar informasi dengan Bontang yang berstatus kota,” terangnya.
Sedangkan untuk Komisi 4 antara lain mengenai pelayanan kesehatan, pendidikan, dan juga sosial. Dalam kesempatan itu, politisi PDI Perjuangan tersebut mengenalkan satu persatu anggota Komisi 1 dan 4 serta peserta rombongan lainnya. Wawan juga menjelaskan secara singkat tentang kondisi Sukoharjo yang merupakan kabupaten terkecil kedua setelah Kudus.
Walikota Bontang Neni Moernieani menyampaikan, Kota Bontang baru berusia 19 tahun dan hanya terdiri dari tiga kecamatan serta 15 kelurahan. Untuk kecamatan terdiri dari Kecamatan Bontang Selatan (6 Kelurahan), Bontang Utara (6 kelurahan), dan Bontang Barat (3 kelurahan). Meski merupakan kota kecil, Kota Bontang menyimpang potensi besar. Saat ini, total APBD 2018 sendiri sudah mencapai Rp1,150 triliun dengan PAD sekitar Rp185 miliar.
Saat ini, Kota Bontang memiliki sejumlah industri besar. Seperti Pupuk Kaltim, Indominco Mandiri (batu bara), serta Badak NGL (gas alam). “Meski kotanya masih kecil tapi menyimpan potensi besar. Baik di bidang industri, pariwisata, dan lainnya. Selama ini sudah banyak prestasi yang dicapai. Antara lain penghargaan Adipura lima tahun berturut-turut,” ujarnya.
Menjawab pertanyaan Kabag Pemerintahan Pemkab Sukoharjo Ari Haryanto tentang implementasi Peraturan Pemerintah (PP) No 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dimana didalamnya mengatur tentang anggaran untuk keluarahan Neni menyampaikan, sebelum ada PP tersebut Kota Bontang sudah ada kebijakan yang terkait. Menurutnya, selama ini Pemkot Bontang memberikan anggaran besar keluarahan hingga RT. Neni menyampaikan, Pemkot Bontang memberikan masing-masing Rt anggaran Rp100 juta per tahun untuk pengembangan RT.
Terkait bidang Komisi 4 ditanyakan oleh Asisten II Sekda Sukoharjo Widodo tentang regulasi BPJS kesehatan yang menerapkan sistem rujukan sehingga jadi kendala bagi RSUD yang sudah jadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Sistem rujukan memengaruhi jumlah pasien.
Soal itu Walikota Bontang Neni membenarkan soal sistem rujukan BPJS akan berengaruh pada pasien RSUD yang rata-rata bertipe B. Pasalnya, sistem rujukan BPJS mengharuskan rujukan tidak bisa langsung ke RSUD tipe B, melainkan ke fasilitas pertama, Puskesmas atau rumah sakit tipe D. “Salah satu antisipasi yang bisa dilakukan bisa dengan membuat rumah sakit tipe D. Tentunya yang berkualitas dan tidak kalah dengan swasta,” ujarnya.
Usai kunjungan Wawan mengaku informasi yang positif tentu akan menjadi masukan berharga bagi Sukoharjo. Dengan haraan informsi maupun kebijakan yang dibuat Pemkot Bontang bisa diimplementasikan di Sukoharjo. “Tentunya yang relevan dengan kondisi di Kabupaten Sukoharjo,” ujarnya. (sumarno)
Facebook Comments