Sukoharjonews.com (Sukoharjo) – Basis Data Terpadu (BDT) Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Sukoharjo dinilai sudah kedaluwarsa. Pasalnya, BDT RTLH kali terakhir diupdate pada tahun 2015 lalu. Untuk itu, Pemkab Sukoharjo akan melakukan validasi ulang BDT RTLH di 167 desa/kelurahan sehingga data yang ada valid dan sesuai dengan kondisi saat ini.
“Dalam proses validasi RTLH nanti akan melibatkan kecamatan, desa/kelurahan serta RT/RW yang tahu persis kondisi warganya,” ujar Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Sukoharjo, Suraji, Senin (1/3/2021).
Lebih lanjut Suraji mengatakan, validasi BDT RTLH akan dilakukan tahun ini. Proses validasi sendiri sudah dimulai sejak Februari lalu dan dalam beberapa bulan ke depan validasi diperkirakan sudah selesai. Nantinya, BDT RTLH akan dijadikan acuan Pemkab Sukoharjo dalam menyusun program dan memberikan bantuan rehab RTLH.
Dalam validasi data RTLH tersebut, Pemkab akan menyesuaikan dengan kriteria dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Nantinya, selain data RTLH juga akan diketahui data RLH dan “backlog” perumahan.
“Sosialisasi ke perangkat desa sudah dilaksanakan pada 10-11 Februari, survei lapangan 15 Februari-5 April, input ke aplikasi simperum 15 Februari-25 April dan rekapitulasi dan pelaporan data 26 April-10 Mei,” ujar Suraji.
Suraji juga mengatakan, DPKP juga mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Dinsos Sukoharjo. Data DTKS itu penting karena dipakai pemerintah pusat dalam memberikan bantuan sosial bagi warga kurang mampu dan sejalan dengan program RTLH.
Kalau sesuai data BDT RTLH tahun 2015, ada 17.892 unit RTLH di Sukoharjo dan pada akhir 2018 lalu di tinggal 14.150 unit RTLH. Namun, setelah itu data tidak update padahal setiap tahunnya ada rehap RTLH di Sukoharjo sehihgga jumlahnya dipastikan jauh berkurang. (erlano putra)
Facebook Comments