Bawaslu RI Sidak Bawaslu Sukoharjo Terkait Kesiapan Pengawasan Pilkada Ditengah Pandemi Corona

Anggota Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar saat berkunjung ke Kantor Bawaslu Sukoharjo terkait pengawasan Pilkada di tengah pandemi corona, Selasa (23/6/2020).

Sukoharjonews.com (Sukoharjo) – Bawaslu RI melakukan pantauan ke sejumlah Bawaslu di Solo Raya terkait kesiapan pengawasan dalam Pilkada yang digelar ditengah pandemi virus corona. Salah satu yang dikunjungi adalah Bawaslu Sukoharjo. Kunjungan dilakukan oleh anggota Bawaslu RI Divisi Hukum, Fritz Edward Siregar. Selain Sukoharjo, Edward juga berkunjung ke Wonogiri, Solo, dan Boyolali.



“Kedatangan saya ke Bawaslu Sukoharjo ini ingin melihat bagaimana kesiapan Bawaslu terkait pengawasan Pilkada kaitannya dengan protokol kesehatan karena Pilkada digelar ditengah pandemi virus corona,” ujarnya, Selasa (23/6/2020).

Menurutnya, Bawaslu RI ingin mengetahui apakah perlengkapan kesehatan terkait corona sudah siap, termasuk anggarannya. Juga bagaimana petugas tingkat kecamatan dan desa apakah masih menenuhi syarat atau perlu diganti karena berbagai alasan. “Kami ingin mengetahui apakah ada hal-hal yang perlu jadi perhatian karena pandemi corona ini,” kata Edward.

Begitu pula terkait anggaran yang dibutuhkan Bawaslu daerah, apakah sudah cukup atau perlu mengajukan penambahan. Disisi lain, Bawaslu daerah juga harus melakukan restrukturisasi anggaran karena banyak kegiatan yang bisa digeser karena ada corona. Seperti untuk Sukoharjo tidak ada pengawasan terkait calon perseorangan, tidak ada sosialisasi tatap muka, dan lainnya sehingga lebih ringan dan anggaran bisa dialihkan untuk memenuhi kebutuhan protokol kesehatan.

Edward juga mengatakan, Pilkada serentak adalah tanggung jawab bersama. Meski begitu, kesiapan penyelenggara baik KPU dan Bawaslu harus ditingkatkan karena ada pandemi. Terlebih penyelenggara vakum sekitar tiga bulan. Terkait pengawasan Pilkada dalam masa pandemi corona, Edward mengaku Bawaslu RI sudah mengeluarkan edaran untuk Bawaslu daerah dimana seluruh tahapan pengawasan harus sesuai protokol kesehatan.

“Pengawasan kampanye lebih banyak secara online. Saat pemungutan suara juga harus diperhatikan perlakuan pada OTG, ODP, dan PDP agar tidak terjadi penyebaran virus,” tambahnya.

Sedangkan Ketua Bawaslu Sukoharjo, Bambang Muryanto mengakui tidak mengajukan anggaran tambahan meski ada pandemi virus corona. Kebutuhan anggaran terkait protokol kesehatan sudah dicukupi dari restrukturisasi anggaran yang ada. (erlano putra)



How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

Facebook Comments

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed