Sukoharjonews.com – Pogram makan bergizi gratis (MBG) di Kabupaten Sukoharjo masih terus berjalan setelah sebelumnya ujicoba sudah dilakukan di Kecamatan Sukoharjo untuk sejumlah kelurahan.
Layanan pun segera meluas setelah sejumlah dapur umum selesai dibangun. Salah satunya Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Mandiri yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Merdeka Desa Pranan, Kecamatan Polokarto, Sukoharjo.
Fasilitas dapur SPPG ini berlokasi di samping Kantor Desa Pranan dan telah siap untuk mulai beroperasi. Nantinya dapur ini akan melayani MBG siswa di sekitar Desa Pranan yang sudah ditentukan oleh tim BGN.
“Dapur SPPG ini berbeda dengan dapur yang sudah ada di wilayah Kecamatan Sukoharjo. Sebab untuk yang ada di desanya ini sifatnya adalah mandiri, sedangkan di Sukoharjo merupakan penunjukan dari BGN,” terang Kepala Desa Pranan ‘Jigong’ Sarjanto, Jumat (13/6/2025).
“Kalau yang di Sukoharjo di daerah Cuplik itu kan ditunjuk dari BGN untuk procontohan, kalau di tempat kami mandiri dan yang mengelola adalah BUMDes,” sambungnya.
Menurutnya, untuk dapur yang sifatnya mandiri ini awalnya mengajukan ke BGN untuk mendapat persetujuan. Setelah disetujui, BUMDes membangun dapurnya lengkap dengan peralatan yang dibutuhkan.
“Lha dapur ini semua nanti yang mengelola adalah BUMDes. Mulai dari bahan baku, memasak hingga yang mengantar makanan ke sekolah. Hanya saja untuk pengawasnya atau supervisornya tetap dari BGN, dimana nanti ada tiga petugas yang stay di dapur,” jelasnya.
Petugas tersebut akan mengawasi secara menyeluruh. Mulai dari kualitas bahan baku, kebersihan hingga gizi makanan yang dimasak sesuai standar dari BGN.
“BUMDes ini sudah merekrut seluruh personel yang terlibat dan semua berasal dari Desa Pranan. Mereka juga sudah mendapatkan pelatihan sebelumnya.”
Sedangkan Direktur BUMDes Merdeka Desa Pranan, Yasir Mathsuda, menyampaikan seluruh persiapan dapur telah rampung dan kini hanya menunggu proses verifikasi akhir dari Badan Gizi Nasional (BGN).
“Persiapan dapur SPPG di Desa Pranan ini sudah 100 persen. Tinggal menunggu verifikasi dari BGN dan SPK (Surat Perintah Kerja). Targetnya akan mulai operasional pada tahun ajaran baru,” ujar Yasir.
Bangunan Dapur SPPG ini berdiri di atas lahan seluas 650 meter persegi, dengan kapasitas produksi maksimal hingga 7.000 porsi makanan per hari.
Terkait dengan jumlah siswa yang akan dilayani di dapur ini, Yasir mengatakan, data itu sudah diajukan sejak awal. Sehingga ketika nantinya ada dapur baru di sekitar Pranan berdiri, data siswa yang sudah terlayani dari Dapur yang dikelola BUMDes Merdeka, tidak bisa dilayani oleh dapur lain.
“Untuk tahap awal, BGN menetapkan kuota sebesar 3.500 porsi per hari, menyesuaikan dengan data geospasial wilayah yang mencakup TK, SD, dan SMP, tanpa SMA.”
Distribusi makanan nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan gizi berdasarkan jenjang pendidikan. Menu untuk anak TK hingga kelas 3 SD akan berbeda dengan menu untuk kelas 4 SD hingga SMP, sesuai dengan standar kebutuhan gizi yang ditetapkan oleh BGN.
Untuk menjamin kualitas dan keamanan makanan, pihak pengelola Dapur SPPG telah memberikan pelatihan intensif, karena dapur hingga petugas yang bekerja nantinya harus ada sertifikasinya.
“Nanti ada petugas ahli gizi, administrasi serta penanggungjawab dari BGN di dapur. Dan sistem pembayaran MBG ini saat ini berbeda dengan yang lama. Kalau sekarang pengajuan per 10 hari, setelah cair baru jalan. Sebelum pengajuan itu cair ya belum jalan,” tambahnya. (nano)
Facebook Comments