Perempuan Jangan Hanya Dianggap Sebagai “Konco Wingking”

Ketua TP PKK Sukoharjo Etik Suryani ketika menjadi pembicara dalam “Seminar Pendidikan Politik Untuk Perempuan, Kamis (1/3).

Sukoharjonews.com (Sukoharjo) – Setiap warga negara Indonesiao memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk memperoleh hidup yang layak. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan untuk melaksanakan program oemvavunan. Namun, selama ini masih ada ketidakadilan keseteraan gender dalam pelaksanaan program pembangunan. Padahal, saat ini perempuan tidak lagi hanya sekadar “konco wingking” karena banyak perempuan yang telah membuktikan diri mampu berdiri sejajar dengan laki-laki.



Hal itu dikatakan Kasi Kualitas Hidup Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Jateng Budi Dayanti saat “Seminar Pendidikan Politik untuk Perempuan” di ruang pertemuan Soto Harto di Begajah, Sukoharjo, Kamis (1/3). Seminar itu sendiri menghadirkan tiga narasumber. Masing-masing Ketua TP PKK Sukharjo Etik Suryani, Kepala Kesbangpol Gunawan Wibisono, dan anggota DPRD Provinsi Jateng Sumarsono.

“Perlu adanya upaya untuk mengatasi ketidakadilan gender dimana salah satunya dengan memberikan pendidikan politik seperti ini,” ujar Budi.

Menurutnya, partisipasi politik perempuan sudah peningkatan dimana perempuan diberi kuota 30% untuk mengisi kursi legislatif. Namun, dalam pelaksanaanya, perempuan yang berhasil duduk dilegislatif belum bisa memenuhi kuota tersebut. Untuk DPRD Provinsi Jateng baru sebesar 23% dan tingkat kabupaten/kota baru 18,27%.

Sedangkan, Ketua TP PKK Sukoharjo Etik Suryani mengatakan, perempuan harus ada dalam proses politik. Hal itu berdasarkan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan sesuai UU No 7/1984 Pasal 7. Dalam aturan tersebut dijelaskan perempuan memiliki hak memilih dan dipilih, hak berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik dan implementasinya, hak memegang jabatan dalam pemerintahan dan melaksanakan segala fungsi pemerintahan.

“Dalam Pasal 7 juga dijelaskan tentang jaminan perempuan atas dasar persamaan dengan laki laki. Perkembangan dari tahun ke tahun diketahui semakin banyak perempuan tampil maju dalam kegiatan politik. Bahkan banyak pula yang sudah jadi dan mengisi jabatan politik,” jelasnya.

Hanya saja, ujarnya, kendala yang dihadapi perempuan dalam politik yakni kehidupan politik menerapkan model maskulin sehingha laki-laki sangat mendominasi arena politik, mereka juga memformulasikan aturan kehidupan politik. Kehidupan politik diorganisir sesuai dengan norma dan nilai laki laki. Kurangnya dukungan politik sebab perempuan yang menjadi pucuk pimpinan atau menduduki jabatan strategis di dalam partai sangat kecil.

Kendala lainnya bagi perempuan dalam berpolitik yakni perempuan seringkali kesulitan mengekspresikan diri, rendahnya kemampuan berbicara, berdebat, mengemukakan kepentingan, masalah, kebutuhan atau isu yang menjadi perhatian. Perempuan mempunyai kelemahan dalam hal lobi dan merancang strategi berkampanye.

Hal senada diungkapkan Gunawan Wibisono dan Sumarsono. Dalam kesempatan itu, Sony-sapaan akrab Sumarsono mengatakan, dibutuhkan kepercayaan diri yang besar bagi perempuan untuk tampil dalam politik. Selain itu, juga dibutuhkan popularitas agar dikenal banyak orang. “Popularitas tidak datang sendiri, tapi perlu dibangun. Selain itu, jangan pernah merasa sudah tua ketika terjun ke politik,” tagasnya.

Pada prinsipnya, ujar Sony, politik bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Untuk bisa mensejahterakan rakyat tentunya harus bisa meraih kekuasaan dimana kekuasaan itu salah satunya diraih melalui partai politik (parpol). (erlano putra)



How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.