Menggeruduk DPRD, GTT Kembali Keluhkan Kesejahteraan

Puluhan GTT SD kembali mendatangi Kantor DPRD Sukoharjo untuk menuntut peningkatan kesejahteraan dan kejelasan status, Senin (19/2).

Sukoharjonews.com (Sukoharjo) – Puluhan Guru Tidak Tetap (GTT) Sekolah Dasar (SD) kembali menggeruduk Kantor DPRD Sukoharjo, Senin (19/2). Para GTT SD tersebut kembali menuntut untuk bisa mendapatkan honor yang layak, yakni sesuai Upah Minimum Kabupaten (UMK). Selain itu, GTT juga ingin mendapatkan kejelasan status dalam bekerja berupa SK dari Bupati.



Juru bicara (Jubir) GTT SD Ari Setyawan Nugroho mengatakan, kesatangan GTT SD ke Kantor DPRD masih menuntut hal yang sama, yakni peningkatan kesejahteraan dan kejelasan status. ”Kedatangan kami untuk memohon dua hal, yakni kesejahteraan dan SK dari Bupati untuk legalitas kami dalam bekerja,” paparnya.

Menurutnya, selama ini gaji GTT SD setiap bulannya jauh dari kata layak. Ari menyebut ada yang menerima Rp300 ribu per bulan. Bahkan, banyak GTT yang masih menerima honor dibawah Rp300 ribu karena tergantung kemampuan sekolah. Untuk itu, GTT minta para wakil rakyat dapat memperjuangkan nasib para GTT SD.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sukoharjo Darno menyampaikan, data total GTT dan juga Pegawai Tidak tetap (PTT) sampai Februari 2018 ini ada 1.909 orang. Menurutnya, dari jumlah tersebut, ada yang sudah menerima insentif Rp300 ribu per bulan dan ada juga yang belum terkaver sama sekali.

Berkaitan dengan data GTT/PTT SD, Darno mengaku masih harus ada divalidasi. Untuk itu, dia meminta pengawas di setiap kecamatan untuk melakukan pendataan ulang. Darno menargetkan dalam tiga hari data valid sudah terkumpul dan bisa dilaporkan ke Bupati.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Sukoharjo Wawan Pribadi mengatakan, DPRD tidak bisa menjanjikan keputusan untuk menaikkan kesejahteraan GTT SD. Komisi IV hanya bisa mencarikan solusi terkait persoalan tersebut. ”Persoalan GTT ini adalah dilematis, disatu sisi kita ingin meningkatkan kesejahteraan namun disisi lain terbentur regulasi,” ungkapnya.

Menurutnya, dibutuhkan kajian terlebih dahulu untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah dan regulasi yang menjamin. Hal senada diungkapkan anggota Komisi IV Agus Sumantri. Menurutnya, Komisi IV merasa prihatin dengan nasib GTT/PTT di Sukoharjo. Untuk itu, apa yang menjadi keinginan GTT SD tersebut harus diperjuangkan dan diusahakan ada peningkatan kesejahteraan. (erlano putra)



How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *