Sukoharjonews.com (Sukoharjo) – DPRD Sukoharjo menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun 2019 oleh Bupati. Karena masih dalam rangka pencegahan penyebaran virus Corona, rapat paripurna digelar tanpa mengundang pejabat Forkopimda. Selain itu, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diundang juga terbatas. Nota pengantar yang disampaikan Bupati juga secara singkat agar rapat paripurna tersebut tidak berlangsung lama.
“Mengingat kondisi saat ini dimana Kabupaten Sukoharjo telah menyatakan KLB atas penyebaran virus Corona dan kita semua harus menetapkan “physical distancing”, maka pidato pengatir LKPJ akhir tahun 2019 akan kami sampaikan secara singkat,” ujar Bupati.
Mencermati lampiran LKPJ akhir tahun 2019 yang disampaikan Bupati, berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan APBD 2019, APBD 2019 Sukoharjo ditetapkan sebesar Rp2,451 triliun dengan realisasi belanja sebesar Rp2,106 triliun. Untuk pengelolaan pendapatan, ditargetkan sebesar Rp2,053 triliun dan terealisasi sebesar Rp2,136 triliun atau 103,53%.
Rata-rata capaian kinerja output dari pelaksanaan urusan yang dilaksanakan Pemkab Sukoharjo adalah 96,29% dengan realisasi keuangan sebesar Rp86,79%. Capaian kinerja output tertinggi adalah urusan Lingkungan Hidup sebesar 110,67% dengan realisasi keuangan 95,86%. Capaian kinerja output terendah di Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar 62,11% dengan realisasi keuangan 72,91%.
“Angka-angka pada pos pendapatan dan belanja masih bersifat sementara karena masih menunggu hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemkab Sukoharjo Tahun 2019 yang masih dalam proses audit oleh BPK RI,” ujar Bupati.
Selanjutnya, indikator kinerja secara makro antara lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan tren naik. Tahun 2015 IPM Sukoharjo 74,53 dan terus meningkat hingga 2019 sebesar 76,84. Angka Harapan Hidup juga mengalami peningkatan meski tidak terlalu signifikan. Tahun 2015 dan 2016, capaian Angka Harapan Hidup tidak mengalami perubahan atau stabil. Tahun 2017 hingga 2019 mengalami peningkatan menjadi 77,55.
Pengeluaran Per Kapita, lanjut Bupati, jumlah pengeluaran per kapita dari tahun 2015 menunjukkan peningkatan mulai Rp10,416 juta hingga Rp11,557 juta di tahun 2019. Begitu juga Angka Kemiskinan yang menunjukkan tren menurun mulai tahun 2016 hingga 2018. Pada tahun 2018, angka kemiskinan Sukoharjo 7,41% dan terus diupayakan untuk turun melalui berbagai program dan kegiatan pengentasan kemiskinan.
Untuk Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), menunjukkan kenaikan dimana tahun 2018 sebesar 2,78% dan di tahun 2019 TPT Sukoharjo sebesar 3,40%. Hal itu disebabkan beberapa faktor, antara lain adanya Putus Hubungan Kerja (PHK), serta investasi guna menyerap calon tenaga kerja di tahun 2019 belum sepenuhnya terealisasi. Meski begitu, Pemkab Sukoharjo terus mengupayakan penurunan angka pengangguran.
Pertumbuhan Ekonomi, Bupati menyampaikan indikator ekonomi makro menunjukkan kecenderungan naik mulai 2015 sampai tahun 2019 dilihat dari segi capaian Pertumbuhan Ekonomi yang menunjukkan angka 5,22%. Capaian tersebut menunjukkan peningkatan melalui kemudahan fasilitasi perizinan, menciptakan iklim usaha yang kondusif, dan lainnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Sukoharjo Wawan Pribadi menyampaikan, LKPJ Akhir Tahun 2019 Bupati tersebut akan dibahas oleh Panitia Khusus (Pansus). Sesuai agenda Badan Musyawarah, pembahasan oleh Pansus dijadwalkan sudah selesai pada 8 April mendatang sehingga pada 9 April akan digelar Rapat Paripurna DPRD dengan agenda Penetapan Keputusan DPRD tentang Rekomendasi terhadap LKPJ Akhir Tahun 2019 Bupati. (erlano putra)
Facebook Comments