Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Sukoharjo Deklarasi Tolak People Power

Tokoh agama dan tokoh masyarakat Sukoharjo deklarasi penolakan people power.

Sukoharjonews.com (Sukoharjo) – Menyikapi isu nasional tentang “people power” menjelang pengumuman hasil pemilu, tokoh agama (toga), tokoh masyarakat (tomas) beserta ulama dan perwakilan pondok pesantren di Kabupaten Sukoharjo menggelar silaturahmi dan berbuka puasa bersama, Jumat (17/5). Pertemuan tersebut diinisiasi oleh Kementerian Agama dan diakhiri dengan deklarasi menolak people power.


Terlihat hadir dalam pertemuan tersebut Dandim 0276 Sukoharjo Lentkol Inf Chandra Ariyadi Prakosa, Kabag Ops Polres Sukoharjo Kompol Teguh Prasetyo. Terlihat juga Ketua Pengurus Daerah Muhamadiyah (PDM) Sukoharjo Wiwoho Aji Santoso, Kepala Kemenag Ikhsan Muhadi, Ketua FKUB Sukoharjo H Zainul Abas, Ketua Dewan Masjid Wawan Pribadi dan tokoh tokoh lainya.

“Bangsa kita baru saja melaksanakan hajat besar Nasional yaitu Pemilu 2019 yang mana banyak riak-riak yang ingin membuat situasi kurang kondusif,” ujar Kepala Kemenag Sukoharjo Ihsan Muhadi

Untuk itu, lanjut, selaku tokoh agama harus bisa menangkal berita hoax atau isu provokatif yang muaranya ingin mengganggu stabilitas kamtibmas. Sependapat dengan Kepala Kemenag, Dandim Letkol Inf Chanra Ariyadi Prakosa mengatakan, paskapemilu, masih ada sebagian besar masyarakat yang kurang puas dengan hasil pemilu sementara maupun hasil penghitungan oleh KPU.

Dengan pertemuan ini, ujarnya, Dandim berharap upaya persuasif bagi ulama dan ormas Islam untuk mengimbau agar bisa menjaga kamtibmas. “Semoga pertemuan ini selalu rutin di selenggarakan dengan nuansa yang berbeda untuk menciptakan situasi di Sukoharjo yang aman dan kondusif,” pesannya.

Sedangkan Kabag Ops Polres Kompol Teguh Prasetyo mengatakan, pemilu 2019 telah dilalui dengan aman dan kondusif. Penyelenggara pemilu dari tingkat TPS hingga KPU dan Bawaslu berjalan lancar. Meskipun dalam prosesnya tetap ada ketidakpuasan, hal itu ibarat pepatah “Tak ada gading yg tak retak” yang mana apabila ada kekurangan atau ketidakpuasan ada prosedur dan mekanisme hukum yang dapat di tempuh.

Di akhir acara para tokoh agama, para tokoh dan pejabat yang hadir lantas melakukan deklarasi penolakan “people power” yang dipimpin oleh Ketua PDM Sukoharjo Wiwoho Aji Santoso. Deklarasi tersebut berisi “Kami Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat diKabupaten Sukoharjo menolak Aksi People Power yang dapat memecah belah bangsa Indonesia dan mendukung upaya pemerintah untuk menegakan hukum dan menjaga keutuhan NKRI”. (erlano putra)


Erlano Putra:
Tinggalkan Komentar