Sukoharjonews.com (Demak) – Penyelesaian pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak seksi 1 Semarang/Kaligawe-Sayung sepanjang 10,64 Kilometer (km) yang menjadi porsi pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi fokus Kementerian PUPR. Dengan pembangunan jalan tol dan tanggul laut ini diharapkan permasalahan banjir dan rob dapat teratasi, khususnya pada daerah Kaligawe-Sayung yang telah mengakibatkan kerugian ekonomi cukup signifikan.
Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga, Abram Elsajaya Barus, mengatakan bahwa Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 1 berfungsi untuk mengatasi permasalahan banjir dan rob dengan cara membendung air sebagai sistem polder, yaitu metode pengendalian banjir rob dengan pembangunan tanggul laut yang dilengkapi dengan kolam retensi, pompa, pintu air dan sistem drainase regional yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen pengelolaan air.
“Sistem polder ini akan terintegrasi dengan tanggul yang dibangun Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali-Juana dan menjadi satu kesatuan sistem yang berfungsi untuk me-manage banjir dan rob,” kata Abramm, dilansir dari laman Kementerian PUPR, Minggu (22/1/2023).
Jalan Tol Semarang-Demak yang membentang sepanjang 26,95 km dibangun dalam 2 Seksi melalui skema Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan Dukungan Pemerintah (Viability Gap Fund / VGF). Untuk Seksi 1 sepanjang 10,64 km yang merupakan porsi Pemerintah, telah dilaksanakan kontrak dengan lingkup 3 paket pekerjaan yang meliputi, Paket 1A pekerjaan untuk Peninggian Jembatan Kaligawe, Elevated Freeway, dan Pile Slab; Paket 1B terdapat pekerjaan Tanggul Laut dan Main Road, On/Off Ramp, Jembatan Kali Babon dan Sayung, serta Rest Area dan Gerbang Tol; kemudian Paket 1C yakni pembangunan Kolam Retensi Terboyo (± 189 Ha) dan Sriwulan (± 28 Ha), Rumah Pompa Terboyo dan Sriwulan.
Sedangkan Seksi 2 ruas Sayung-Demak sepanjang 16,31 km dikerjakan melalui Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT. Pembangunan Perumahan Semarang Demak, telah beroperasi sejak Januari 2022 dengan anggaran sebesar Rp4,3 triliun.
Sementara itu, Bupati Demak, Eisti’anah, menyampaikan bahwa untuk menyelesaikan permasalahan banjir dan rob kawasan pesisir Demak, tidak dapat dilakukan hanya oleh Pemkab Demak. Namun dibutuhkan kolaborasi dengan pemerintah provinsi dan kementerian sesuai dengan kewenangan masing-masing. (nano)
Tinggalkan Komentar