Sukoharjonews.com (Semarang) — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) melakukan berbagai kebijakan dan program pembangunan yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Hal itu disampaikan oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi.
“Pembangunan wilayah kita output-nya adalah bagaimana masyarakat sejahtera. Ukurannya adalah bagaimana kita bisa menurunkan angka kemiskinan,” kata Luthfi, dikutip dari laman Pemprov Jateng, Kamis (2/4/2026).
Ucapan itu bukan isapan jempol belaka. Pada 2025, angka kemiskinan di Jawa Tengah turun dari 9,58% menjadi 9,39%. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) juga mengalami penurunan 0,46%, dari 4,78% pada 2024 menjadi 4,32% pada 2025.
Hal tersebut juga didukung dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,37%, atau di atas rata-rata nasional. Juga realisasi investasi yang mencapai Rp88,8 triliun pada 2025.
“Ini berhasil kita lakukan, dengan adanya kolaborasi berbagai pihak,” ucapnya.
Luthfi menjelaskan, parameter dalam penurunan angka kemiskinan tidak bisa fokus pada satu bidang tertentu. Sektor sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan, menjadi satu kesatuan yang harus diintervensi bersama. Tentu saja melalui kolaborasi antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/ kota dan pemerintah pusat.
Dia mencontohkan, intervensi melalui perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) yang dilakukan Pemprov Jateng pada 2025 sekitar 17.000 unit. Dari situ kemudian masuk intervensi untuk penanganan stunting, kesehatan, pendidikan anak, ekonomi, dan lainnya. Dengan begitu, kesejahteraan masyarakat dapat terangkat.
Termasuk program sekolah gratis bagi anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Di antaranya melalui Sekolah Kemitraan dengan SMA swasta dan SMK Jateng. Begitu juga dengan bantuan sosial yang harus tepat sasaran.
Dalam kesempatan itu, Luthfi menyampaikan dukungan pelaksanaan program pemerintah pusat di Jawa Tengah. Di antaranya program makanan bergizi gratis (MBG) yang sudah mencapai 4,29 juta penerima dengan dukungan 3.364 SPPG, program 3 juta rumah dengan capaian sebanyak 17.510 unit dari APBD dan 2.743 unit dari Baznas dan CSR perusahaan.
Sementara, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sudah 6.233 unit yang operasional, dari total 8.523 unit, cek kesehatan gratis sudah melayani 14,13 juta masyarakat, termasuk di dalamnya ada program Speling. Ada pula Sekolah Rakyat yang sudah berdiri sebanyak 17 unit di 14 kabupaten/ kota, dengan jumlah siswa 1.275 anak. (nano)
Tinggalkan Komentar