Sukoharjonews.com (Bendosari) – Pemkab Sukoharjo menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) APBD 2021. Dalam acara tersebut terungkap jika serapan APBD dari semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum mencapai target 75%. Rata-rata serapan anggaran baru mencapai 53,49%. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) menjadi OPD paling rendah dalam serapan anggaran karena baru mencapai 27% hingga bulan September 2021 (Triwulan III).
Dalam paparan yang disamapaikan Plt Asisten II Sekda, RM Suseno Wijayanto, total anggaran APBD 2021 Rp2,247 triliun dan baru terealisasi Rp1,202 miliar atau 53,49%. Untuk tiga OPD paling rendah serapan anggarannya, masing-masing DPUPR dari anggaran Rp288,388 miliar baru terserap Rp77,898 miliar (27,01%).
Kemudian, setelah DPUPR adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dimana dari anggaran Rp27,5 miliar baru terealisasi Rp9,675 miliar (35,18%) dan ketiga Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disdagkop dan UKM) dari anggaran Rp32,448 miliar baru terealisasi Rp11,683 miliar (36,01%.
Disisi lain, untuk OPD yang paling tinggi serapan anggarannya terdiri dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dari anggaran Rp14,787 miliar terealisasi Rp10,358 miliar (70,05%). Kemudian di posisi dua Dinas Perhubungan (Dishub) dari anggaran Rp37,331 miliar terealisasi Rp25,660 miliar (68,74) dan ketiga Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dari anggaran Rp9,974 miliar terealisasi Rp6,533 miliar (65,50%).
Sedangkan Sekda Sukoharjo, Widodo, menyampaikan jika belum ada OPD yang mencapai 75% dalam penyerapan anggaran. Begitu juga untuk retrbusi juga belum mencapai target. Untuk itu, waktu yang tersisa selama dua bulan diminta untuk dimaksimalkan sehingga target serapan anggaran bisa tercapai.
“Untuk OPD pengampu retribusi untuk segera melakukan langkah-langkah agar target retribusi segera tercapai,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, menyampaikan setelah Rakor POK tersebut semua OPD langsung melakukan tindak lanjut agar semua kegiatan bisa berjalan. “OPD yang realisasi targetnya maih jauh segera dibenahi. Saya ingin ada tim yang menindaklanjuti. Bentuk tim percepatan agar realisasi segera naik,” ujar Etik.
Waktu dua bulan yang tersisa saat ini, lanjut Etik, OPD harus gerak cepat. OPD diminta untuk menggunakan skala prioritas sehingga ada program-program yang didahulukan. “Saya tidak ingin di akhir tahun nanti realisasi tidak sesuai harapan. Tidak perlu berlomba limba “mbijekne” tapi berlomba-lombalah alam melaksanakan kegiatan sampai selesai,” pesan Etik. (erlano putra)
Facebook Comments