Sukoharjonews.com – Sebanyak 93 desa dan 6 kelurahan di Kabupaten Sukoharjo berhasil lunas pembayaran PBB tahun 2025 ini. Sedangkan dari sisi kecamatan, terdapat empat kecamatan yang berhasil lunas 100%, yakni Kecamatan Tawangsari, Weru, Bulu, dan Kecamatan Polokarto.
Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Sukoharjo, Richard Tri Handoko menyampaikan, “Tax Gathering” digelar untuk memberikan apresiasi dan penghargaan kepada para pelaku PBB yang menunjukkan kinerja baik dalam pelaksanaan 2025.
“Selain itu juga sebagai sarana evaluasi dan pembinaan bagi seluruh pelaku PBB di Sukoharjo,” ujarnya.
Tahun ini, ujar Richard, realisasi PBB Sukoharjo hingga jatuh tempo 30 September 2025 mencapai Rp37,668 miliar dari ketetapan Rp41,855 miliar. Namun, realisasi hingga 15 Desember 2025 realisasi mencapai Rp49 miliar sehingga melebihi target.
Sedangkan Bupati Etik mengatakan, pencapaian tersebut tak lepas dari kerja keras seluruh pihak yang berkontribusi dalam proses pengelolaan PBB. Juga, berbagai langkah pembenahan dalam pengelolaan PBB di Kabupaten Sukoharjo salah satunya dengan diterapkan pembayaran melalui QRIS yang pada masa ini merupakan sistem pembayaran yang dianggap kekinian dan lebih mudah dilakukan dimana saja dan kapan saja.
Bupati juga memberikan apresiasi kepada empat kecamatan yang secara konsisten mencapai pelunasan 100%, yaitu Kecamatan Tawangsari, Bulu, Weru, dan Polokarto. “Capaian ini merupakan buah dari kerja keras, disiplin, serta sinergi yang baik antara pemerintah daerah, pemerintah desa/kelurahan, dan seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya.
“Saya berharap, melalui pelaksanaan kegiatan ini, semangat dan kinerja yang telah dicapai dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat menjadi semakin profesional, transparan, dan akuntabel,” sambungnya.
Bupati juga menegaskan sejumlah poin penting terkait PBB. Yakni, intensif melakukan kegiatan jemput bola dalam pembayaran PBB sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan publik, pemutakhiran data PBB agar dilakukan secara berkala guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah.
Selain itu, seluruh pemangku kepentingan agar memperkuat sinergi dalam mengintensifkan penagihan piutang pajak daerah, khususnya tunggakan PBB, pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah agar senantiasa berpedoman pada standar operasional prosedur yang berlaku, monitoring petugas penyampai SPPT PBB, sehingga SPPT benar-benar diterima oleh wajib pajak.
“Seiring dengan menurunnya dana transfer dari pemerintah pusat, maka PAD menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan. Oleh karena itu, BPKPAD diharapkan terus meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi potensi pajak daerah yang masih dapat dioptimalkan,” tambah Bupati. (nano)
Facebook Comments