Sukoharjonews.com – Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Sukoharjo masih berjalan. Pasalnya, saat ini masih ribuan RTLH yang belum tertangani. Hingga akhir 2023, sesuai data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukinan (DPKP) Sukoharjo, tercatat masih 8.799 unit RTLH yang belum tertangani.
Kabid Perumahan DPKP Sukoharjo, Taufik Aditama, mengatakan, pada tahun 2024 ini dilakukan rehab terhadap 1.352 unit RTLH melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) aspirasi Ketua DPR RI, Puan Maharani.
“Selain itu juga rehab RTLH dengan sumber dana Pemprov Jateng dan APBD Sukoharjo,” ujarnya saat acara Penyerahan Bantuan Peningkatan Kualitas RTLH (PK-RTLH) program BSPS dan Pembangunanbaru Backlog dan Relokasi di GOR Bung Karno, Selasa (20/8/2024).
Dikatakan Taufik, rehab RTLH sendiri berasal dari berbagai sumber dana seperti APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah, APBD Kabupaten Sukoharjo, bantuan Baznas, dan juga CSR Bank Jateng.
Taufik mengatakan, tahun 2024 ini RTLH yang direhab terdiri atas 1.000 unit program BSPS pusat masing-masing Rp20 juta, bantuan Pemprov Jateng 250 unit masing-masing Rp15 juta, APBD Sukoharjo 102 unit masing-masing Rp15 juta.
Selain itu, ada juga program pembangunan baru backlog 34 unit masing-masing Rp40 juta dan pembangunan baru relokasi 10 unit masing-masing Rp40 juta. “Program rehab RTLH ini tersebar di 12 kecamatan dan 85 desa/kelurahan,” ujarnya.
Sedangkan Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, mengatakan Pemkab Sukoharjo terus menyalurkan berbagai program bantuan masyarakat salah satunya penuntasan RTLH. Pasalnya, tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar disamping pangan, sandang dan pendidikan.
Dengan ditetapkannya Peratuan Daerah Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2020 tentang “Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh”, pemberian bantuan Rumah Tidak Layak Huni menjadi bentuk keseriusan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo mewujudkan rumah yang layak huni bagi masyarakat utamanya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten Sukoharjo.
“Kerjasama dan Sinergitas yang baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Stakeholder terkait dan tentunya masyarakat melalui keswadayaan, menjadi pondasi keberhasilan untuk mengoptimalisasi upaya pengentasan kemiskinan melalui penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat Sukoharjo,” ujarnya.
Bupati juga mengatakan, Program Bantuan PK-RTLH yang besumber dari BSPS APBN Aspirasi Ketua DPR RI, Puan Maharani, Bankeu Pemdes Provinsi Jawa Tengah dan APBD Kabupaten Sukoharjo, serta program bantuan PB Backlog dan PB Relokasi menunjukan bagaimana solidaritas dan sinergitas elemen pemerintah dan masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung percepatan pembangunan di Sukoharjo. (nano)
Facebook Comments