Sukoharjonewws.com (Sukoharjo) – Pemkab Sukoharjo berkomitmen untuk menekan jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Untuk itu, setiap tahun selalu melakukan program rehab RTLH, baik yang dibiayi oleh pemerintah pusat, provinsi, maupun yang dibiayai APBD Sukoharjo. Sesuai Basi Data Terpadu (BDT) 2021, jumlah RTLH di Sukoharjo masih 11.524 unit yang tersebar di 12 kecamatan.
“Sesuai BDT 2021, jumlah RTLH terbanyak ada di Kecamatan Weru dan paling sedikit ada di Kecamatan Baki,” terang Kabid Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Sukoharjo, Taufik Aditama, Senin (13/6/2022).
Dikatakan Taufik, berdasarkan BDT 2021, jumlah RTLH Kecamatan Weru sebanyak 2.450 unit, Kecamatan Bendosari 736 unit, Kecamatan Bulu 876 unit, Kecamatan Gatak 617 unit, Kecamatan Grogol 626 unit, Kecamatan Kartasura 694 unit, Kecamatan Mojolaban 796 unit. Kemudian Kecamatan Nguter 874 unit, Kecamatan Polokarto 982 unit, Kecamatan Sukoharjo 902 unit, Kecamatan Tawangsari 1.581 unit, dan Kecamatan Baki 390 unit RTLH.
Menurutnya, program rehab RTLH selalu dilakukan tiap tahun. Seperti tahun 2021 lalu dimana ada 751 unit RTLH yang sudah mendapat bantuan rehab. Rinciannya, lima unit RTLH mendapat bantuan rehab dari Dana Alokasi Khusus (DAK), 86 unit Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Jawa Tengah, 397 unit bersumber dari BSPS pusat, 26 unit dari APBD Sukoharjo, 183 unit dari APBD Perubahan Sukoharjo, 54 unit dari Dana Desa (DD) atau Alokasi Dana Desa (ADD).
Untuk tahun 2022 ini, lanjutnya, direncanakan ada 1.035 unit RTLH yang akan mendapat bantuan rehab. Rinciannya, 256 unit RTLH dari bantuan dari Bankeu Provinsi Jawa Tengah, 530 unit bersumber dari BSPS pusat, 100 unit CSR, 146 unit APBD dan tiga unit Baznas.
“Dengan program rehab RTLH tiap tahun, harapannya jumlah RTLH di Sukoharjo terus berkurang hingga akhirnya tidak ada lagi RTLH,” ujarnya.
Taufik juga mengatakan, selama ini Baznas Sukoharjo aktif membantu rehab RTLH yang penyerahannya dilakukan langsung oleh Bupati. Diharapkan, program rehab RTLH tersebut juga dilakukan oleh pihak swasta melalui program CSR-nya.
Sub Koordinator Perumahan Formal dan Swadaya DPKP Sukoharjo, Puruhito Wiratmoko mengatakan, bantuan rehab RTLH datang dari anggaran pemerintah, provinsi dan pusat. Selain itu ada juga dadi CSR bank Jateng dan Baznas Sukoharjo.
“Butuh peran serta banyak pihak membantu untuk mempercepat penuntasan penanganan RTLH. Pemerintah sendiri sudah turun membantu dan diharapkan dunia usaha jugaikut peduli,” katanya. (nano)
Tinggalkan Komentar