Sukoharjonews.com (Sukoharjo) – Pemkab Sukoharjo masih memiliki “pekerjaan rumah” (PR) terkait penurunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Pasalnya, hingga saat ini masih cukup banyak RTLH yang belum mendapat bantuan untuk program rehab. Untuk itu, Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya mengharapkan dunia usaha ikut membantu program tersebut melalui “corporate social responsibility” (CSR). Saat ini, masih terdapat 14.150 unit RTLH yang belum direhab.
“Penurunan jumlah RTLH menjadi salah satu prioritas program pembangunan Pemkab Sukoharjo. Tentunya ini menjadi tanggungjawab bersama termasuk dunia usaha,” ujarnya, Jumat (8/2).
Dikatakan Bupati, program rehab RTLH sudah berjalan setiap tahun dengan anggaran dari pemerintah pusat. Hanya saja, setiap tahun kuota rehab RTLH yang diberikan tidak menentu. Hal itu tergantung persetujuan pusat mengenai kuota rehab yang diberikan. Selama ini, dunia usaha yang ikut berpartisipasi dalam rehab RTLH masih minim karena baru Bank Jateng yang melakukannya.
Pada tahun 2018, ujar Bupati, jumlah RTLH yang tercatat masih 15.506 unit. Jumlah itu berkurang setelah di tahun yang sama ada program rehab sebanyak 1.356 unit. Rehab RTLH tersebut dibiayai Dana Alokasi Khusus (DAK) pusat, Pemprov Jateng, dan juga CSR Bank Jateng. Untuk itu, Bupati berharap tahun ini perusahaan lain juga ikut ambil bagian dalam program tersebut.
“Jumlah perusahaan di Sukoharjo sangat banyak, ratusan, baik yang besar maupun menengah. Namun, hingga 2018 baru 50 perusahaan yang ikut dalam program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau TJSLP,” ujarnya.
Dengan bergabungnya dunia usaha dalam rehab RTLH melalui program TJSLP, diharapkan target Pemkab Sukoharjo untuk membebaskan Sukoharjo dari RTLH segera tercapai. Jika hanya mengandalkan pemerintah saja, ujarnya, target tersebut tentu akan membutuhkan waktu yang cukup lama. (erlano putra)
Facebook Comments