Sukoharjonews.com (Sukoharjo) – Pemkab Sukoharjo terus berkomitmen untuk membebaskan masyarakat dari Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Tiap tahun, program rehab RTLH terus digulirkan dengan sumber dana dari pemerintah pusat, provinsi, maupun daerah. Meski begitu, Pemkab memiliki pekerjaan berat untuk menyelesaikan program tersebut. Pasalnya, saat ini RTLH yang belum direhab masih cukup banyak, yakni 14.491 unit.
Kabid Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sukoharjo Sarwidi mengatakan, selama ini program rehab RTLH sebagian besar berasal dari pemerintah pusat. Baik itu melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR). Ada juga rehab dengan sumber dana “Corporate Social Responsibility” (CSR) BUMN atau BUMD.
“Bantuan yang diberikan tiap tahun berubah-ubah. Tidak tetap dan daerah hanya bisa mengusulkan jumlah unit yang akan direhab saja. Soal berapa yang disetujui sepenuhnya wewenang pusat,” ujarnya, Selasa (4/9).
Sarwidi melanjutkan, pada tahun 2015 lalu jumlah RTLH di Sukoharjo mencapai 17.982 unit. Setelah rehab dijalankan tiap tahun, hingga 2018 ini RTLH yang sudah direhab sebanyak 3.491 unit sehingga masih tersisa 14.491 unit yang tersebar di 12 kecamatan yang ada di Sukoharjo.
Dia juga mengatakan, tahun 2018 ini terdapat 1.030 unit RTLH yang akan direhab dan secara simbolis bantuan telah diberikan oleh Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya beberapa waktu lalu. Sedangkan untuk tahun 2019, program rehab tetap berlanjut meski jumlah RTLH yang akan direhab belum pasti. Yang jelas, pihaknya memproyeksikan rehab dengan sumber DAK pusat sebanyak 200 unit, BSPS Kementerian PUPR 200 unit, dan pengajuan ke Pemprov Jateng 1.160 unit.
“Soal berapa unit yang dialokasikan untuk Sukoharjo dari pusat maupun provinsi tinggal menunggu informasi saja,” tambahnya. (erlano putra)
Tinggalkan Komentar