Sukoharjonews.com – Rapat Koordinasi Komunikasi Intelijen Daerah (Kominda) dalam rangka menyikapi perkembangan situasi di bulan Agustus 2025 telah digelar di Sukoharjo. Kegiatan dipimpin oleh Bupati Sukoharjo, Etik Suryani dengan dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kapolsek, Danramil, Kepala Desa, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas se-Kabupaten Sukoharjo.
Dalam kesempatan itu, Bupati Etik menekankan bulan Agustus memiliki makna istimewa karena bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Momentum tersebut, katanya, harus menjadi pengingat untuk memperkuat persatuan sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap dinamika sosial, politik, dan keamanan yang berkembang.
“Monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan situasi harus ditingkatkan. Segera laporkan jika ada potensi yang bisa mengganggu stabilitas daerah,” tegas Etik.
Bupati juga meminta jalur komunikasi antarinstansi berjalan lancar agar pengambilan keputusan dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Selain itu, penguatan rasa nasionalisme dan kebersamaan perlu digelorakan di tengah masyarakat melalui berbagai kegiatan peringatan kemerdekaan.
“Tingkatkan pengamanan di daerah rawan dan lakukan penegakan hukum secara tegas terhadap segala bentuk pelanggaran. Kita juga harus waspada terhadap potensi bencana alam dengan menyiapkan langkah penanggulangan sejak dini,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Bupati Etik menegaskan bahwa menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) bukan hanya tanggung jawab aparat semata, melainkan menjadi kewajiban seluruh elemen.
“Dengan sinergi dan komitmen semua pihak, Sukoharjo dapat tetap aman, damai, dan kondusif. Mari kita jaga kekompakan untuk menghadapi tantangan bersama,” pungkasnya.
Sementara itu, Kapolres Sukoharjo AKBP Anggaito Hadi Prabowo memaparkan langkah strategis jajaran kepolisian, khususnya dalam pemberantasan praktik premanisme. Menurutnya, premanisme bukan hanya meresahkan masyarakat, tetapi juga berpotensi menghambat iklim investasi di Sukoharjo.
“Premanisme adalah penyakit masyarakat yang harus diberantas. Kami tidak hanya menjaga kamtibmas, tetapi juga berupaya menciptakan suasana aman agar investasi dan ekonomi di Sukoharjo bisa tumbuh,” ungkap Kapolres.
Penindakan premanisme, lanjut Kapolres, difokuskan pada empat aspek yakni pelaku, barang hasil kejahatan, lokasi rawan seperti terminal atau area parkir liar, serta kegiatan ekonomi yang berpotensi diganggu. Polres mengedepankan tiga strategi, yaitu preemtif melalui penyuluhan dan bimbingan, preventif lewat patroli dan razia, serta represif dengan penegakan hukum melalui penangkapan dan penyitaan barang bukti.
Kapolres juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor, mulai dari perangkat desa, bhabinkamtibmas, babinsa, hingga tokoh agama untuk menyampaikan pesan kamtibmas di tengah masyarakat.
“Premanisme tidak bisa diberantas tanpa peran masyarakat. Karena itu, kami mengajak warga aktif melapor melalui Call Center 110 Polri. Pemerintah, tokoh agama, dunia usaha, dan warga harus bersatu menjaga Sukoharjo yang aman dan ramah investasi,” tandasnya. (nano)
Tinggalkan Komentar