by

Mengikuti Kunjungan Kerja DPRD Sukoharjo di Kalimantan Timur (3-Habis)

Mengikuti Kunjungan Kerja DPRD Sukoharjo di Kalimantan Timur (3-Habis)
5 (100%) 3 votes

Mengunjungi Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kaya Penghasil Batubara dan Migas

Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Salehuddin saat menerima kunjungan kerja Komisi 1 dan 4 DPRD Sukoharjo.

Sukoharjonews.com (Kutai Kartanegara) – Hari ketiga kunjungan kerja Komisi 1 dan 4 DPRD Sukoharjo di Provinsi Kalimantan Timur menuju Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Nama kabupaten tersebut sebelumnya adalah Kabupaten Kutai dan dilakukan perubahan di tahun 2000 oleh Presiden Abdulrahman Wahid (Gus Dur) waktu itu. Kabupaten Kutai Kartenegara sendiri selama miliki image sebagai kabupaten kaya di Kaltim.



Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan kabupaten yang sangat luas yakni 27.263,10 kilometer persegi. Bandingkan dengan Sukoharjo yang hanya memiliki luas 466,7 kilometer persegi. Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki 18 kecamatan dengan total 237 desa/kelurahan. Dari jumlah tersebut terdapat 163 desa.

Dalam kunjungan ini rombongan Komisi 1 dan 4 diterima langsung oleh Ketua DPRD Kutai Kartanegara Salehuddin. Meski kunjungan dilakukan di DPRD, rombongan dari Sukoharjo juga diterima oleh sejumlah pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Kutai Kartanegara.

Dalam kesempatan itu Salehuddin menyampaikan, saat ini ada 45 anggota DPRD Kutai Kartanegara. Selama ini, pendapatan utama Kutai Kartanegara 75% berasal dari batubara, minyak, dan gas. Namun, Salehuddin mengakui jika saat ini Kutai Kartanegara tidak kaya lagi seperti dulu. “Dikatakan kabupatan kaya, itu dulu. Saat ini tidak lagi,” ujarnya.

Menurutnya, hal itu bermula pada tahun 2015 dimana keuangan Kukar tidak stabil karena turunnya harga batubara dan jufa harga minyak serta gas. Sebelumnya, harga minyak dunia rata-rata USD100 per barel. Namun, pada tahun 2915 harga minyak turun menjadi USD35 per barel. Turunnya harga minyak membuat kondisi keuangan Kabupaten Kukar terguncang. Hal itu terjadi karena 75% anggaran berasal dari batubara, minyak dan gas (migas).

Ketua Komisi 4 DPRD Sukoharjo Wawan Pribadi bertukar cinderamata dengan Ketua DPRD Kutai Kartanegara Salehuddin.

Salehuddin mengaku, APBD Kukar dari sebelumnya mencapai Rp9 triliuan turun dratis menjadi Rp2,4 triliun. Jumlah itu perlahan naik dan di tahun 2018 ini termasuk setelah perubahan, APBD mencapai Rp4,369 triliun. Menurutnya, nilai tersebut kecil karena beban kerja luar biasa karena luas wilayah juga luar biasa.

“Dengan kunjungan ini saya harap ada sharing informasi sehingga informasi dari Sukoharjo bisa menjadi bahan bagi Kukar dan juga sebaliknya. Saya harap ke depan bisa terjalin kerjasama,” ungkap politisi Partai Golkar tersebut.

Hal senada diungkapkan Ketua Komisi 1 DPRD Sukoharjo Titik Murtini yang mengatakan maksud dan tujuan kunjungan tersebut adalah studi banding mengenai sejumlah persoalan yang jadi bidang Komisi 1 dan 4. Baik itu di bidang pemerintahan (Komisi 1) maupun di bidang kesejahteraan rakyat (Komisi 4). Dengan studi banding tersebut diharapkan ada informasi maupun kebijakan Kabupaten Kukar yang bisa diadopsi dan diterapkan di Kabupaten Sukoharjo.

“Apa yang ingin diketahui Sukoharjo akan disampaikan oleh OPD terkait karena kunjungan ini juga diikuti oleh pejabat OPD dari Sukoharjo,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, sejumlah masalah yang disampaikan antara lain mengenai Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, mengenai tenaga honorer, PNS, dan juga soal guru. Selain itu, disampaikan pula mengenai keberadaan perusahaan dan juga program “Corporate Social Responsibility” (CSR). Hal itu dikarenakan di Sukoharjo juga banyak perusahaan yang berdiri.

Sedangkan Ketua Komisi 4 DPRD Sukoharjo Wawan Pribadi menyampaikan, program kunjungan kerja atau studi banding tersebut pada prinsipnya sharing informasi mengenai kebijakan di bidang tertentu pula. Tentunya, informasi yang didapat akan dicatat dan dibawa pulang ke Sukoharjo. Harapannya, informasi yang diperoleh dari sejumlah daerah tersebut ada yang bisa diterapkan du Sukoharjo.

“Mencontoh yang sudah baik tidak ada salahnya. Apalagi, rata-rata masalah yang dihadapi sama sehingga kebijakan yang sudah baik bisa dicontoh dan diterapkan di Sukoharjo,” ujarnya. (sumarno)



Share:

Facebook Comments

News Feed