Ragam  

Polemik Perdes Sugihan, DPRD Putuskan Pelantikan, Kades Tetap “Ngeyel” Tantang Jalur Hukum

Kades Sugihan, Kecamatan Bendosari, Sukoharjo, Sukardi.

Sukoharjonews.com (Sukoharjo) – Forum Komunikasi Warga Sugihan, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo melakukan audiensi dengan DPRD, Rabu (27/7/2022). Dalam audiensi tersebut, setelah mendengarkan kronologi dan juga pendapat dari Bagian Hukum Pemkab, DPRD memutuskan meminta kepala desa (kades) untuk melanjutkan tahapan dengan melantik peserta yang telah direkomendasikan camat.


Kabag Hukum Setda Pemkab Sukoharjo, Retno Widiyanti Budiningsih, menyampaikan, pengisian perdes diatur dalam Perbup No 72 Tahun 2017 yang telah diperbarui dengan Perbup No 40 Tahun 2020.

“Soal rekomendasi camat dan juga tindak lanjut dari rekomendasi tersebut sudah diatur dalam Pasal 18,” terang Retno.

Menurutnya, dalam Pasal Pasal 18 Ayat 4 berbunyi “Rekomendasi tertulis camat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menjadi dasar kades untuk menetapkan keputusan tentang pwngangkatan perdes”.

Kemudian dalam ayat 5 disebutkan “Kades menetapkan keputusan kades tentang pengangkatan perdes paling lama 5 hari sejak diterimanya rekomendasi tertulis dari camat”.

“Artinya, kades tidak melaksanakan rekomendasi dari camat sesuai batas waktu yang telah diatur dalam Perbup,” ujarnya.

Hal senada diungkapkan Ketua Komisi I DPRD Sukoharjo, Sardjono yang menyatakan seharusnya rekomendasi camat bersifat final. Namun, kades tidak melaksanakan rekomendasi dari camat sehingga kades telah melakukan pelanggaran,” ujarnya.


Jubir Forum Komunikasi Warga Sugihan, Agus Sukito juga berharap siapapun yang direkomendasikan dilantik sebagai perdes. “Setelah mendegarkan penjelasan dan juga pendapat bagian hukum, kami juga sepakat dilanjutkan ke tahap pelantikan,” ujarnya.

Sedangkan Ketua DPRD, Wawan Pribadi, mengimbau untuk saling menghormati masing-masing peran. Jika kades memiliki hak wawancara dan camat memiliki hak rekomendasi. “Melihat kronologi yang sudah dijelaskan dan juga pendapat Bagian Hukum, DPRD memutuskan agar kades untuk melanjutkan ke tahapan selanjutnya meski sudah terlambat. Kades untuk segera membuat SK pelantikan,” ujarnya.

Baca Juga: Polemik Pengisian Perdes Sugihan, Kades Tolak Keluarkan SK Pelantikan, Ini Kronologinya

Namun, Kades Sugihan, Sukardi melawan keputusan DPRD Sukoharjo tersebut. “Apapun saya menghormati pendapat dalam forum, ini namun saya tetap mempertahankan pendapat saya. Kalau ada yang tidak terima silahkan ke PTUN. Ini masalah saya dengan camat tapi saya tidak mau menggugat, kalau mau digugat silahkan. Saya akan keluarkan SK setelah ada putusan hakim,” tantang Sukardi.

Mendapat jawaban tersebut, Wawan minta Pemkab segera menyikapinya. Pasalnya, dalam Perbup tidak mengatur tentang sanksi dan lainnya. “Saya minta segera disikapi karena kasus seperti ini banyak terjadi,” tandasnya. (nano)


How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 2

No votes so far! Be the first to rate this post.

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.