Sukoharjonews.com (Sukoharjo) – Pencairan dana ganti rugi lahan yang terkena proyek pembangunan Jalur Lingkar Timur (JLT) terus dilakukan oleh Pemkab Sukoharjo. Pencairan sendiri dilakukan di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) secara bertahap. Hingga saat ini, realisasi pencairan dana ganti rugi lahan sudah mencapai Rp75 miliar dari total anggaran Rp120 miliar.
“Pencairan ganti rugi terus kami lakukan dan secara bertahap karena masih pandemi corona. targetnya selesai tahun ini,” jelas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Sukoharjo, Bowo Sutopo Dwi Atmojo, Kamis (222/4/2021).
Dikatakan Bowo, proses pencairan tidak dilakukan sekaligus dan dilakukan dengan jumlah bidang tanah tertentu. Seperti pencairan hari ini yang hanya 16 bidang, begitu juga pada minggu lalu yang 46 bidang. Pencairan sendiri terkendala belum lengkapnya bekas warga pemilik lahan.
Untuk proyek JLT sendiri, lanjut Bowo, ada 481 bidang tanah yang terdampak proyek. Status tanah tersebut antara lain milik warga, kas desa, jalan dan bidang lainnya seperti milik Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS). Khusus untuk tanah milik BBWSBS tersebut berupa tanggul, talud atau aliran sungai.
Lahan yang terkena proyek JLT sendiri ada di lima desa yang masuk di dua kecamatan. Masing-masing Desa Plesan dan Desa Celep, Kecamatan Nguter serta Desa Manisharjo, Desa Mojorejo dan Desa Bendosari, Kecamatan Bendosari. Proyek JLT sendiri memiliki panjang 5,9 kilometer dan lebar jalan 19 meter.
“Dari 481 bidang tanah tersebut, sekitar 40% sudah selesai proses pembebasannya tahun 2020 lalu dan 60% sisanya ditargetkan selesai tahun ini. Intinya, kalau berkas lengkap, dana langsung bisa cair,” kata Bowo.
Disinggung kendala dalam pembebasan lahan tersebut, Bowo mengaku pemilik lahan sedang merantau sehingga ganti rugi tidak bisa diberikan. Belum lagi kendala lahan yang ahli warisnya banyak dan tidak semuanya ada di Sukoharjo karena tengah merantau. (erlano putra)
Tinggalkan Komentar