by

Mengikuti Kunjungan Kerja DPRD Sukoharjo di Kalimantan Timur (2)

Mengikuti Kunjungan Kerja DPRD Sukoharjo di Kalimantan Timur (2)
Rate this post

Berbagi Informasi Soal UHC dan Pengelolaan RSUD di Kota Samarinda

Ketua Komisi 4 Wawan Pribadi didampingi Ketua Komisi 1 Titik Murtini bertukar cinderamata dengan Staf Ahli Walikota Samarinda Sucipto Wasis, Rabu (10/10).

Sukoharjonews.com (Samarinda) – Rombongan kunjungan kerja (kunker) Komisi 1 dan 4 hari kedua menuju Kota Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim). Rombongan diterima di rumah jabatan (rumah dinas) Walikota oleh Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan Sucipto Wasis dengan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dalam kunjungan ini, Sukoharjo menanyakan sejumlah masalah antara lain mengenai Universal Health Coverage (UHC) dan juga pengelolaan RSUD.



Sebelum sesi tanya jawab, dilakukan perkenalan rombongan dari Kabupaten Sukoharjo oleh Ketua Komisi IV DPRD Sukoharjo Wawan Pribadi. Setelah memberikan pengenalan seputar kondisi Sukoharjo baik dari sisi geografis, APBD dan juga PAD, sejumlah perwakilan OPD dari Sukoharjo lantas menanyakan sejumlah masalah yang sekiranya relevan.

Dalam kesempatan itu, Asisten II Sekda Sukoharjo Widodo menanyakan mengenai UHC di Kota Samarinda. Pasalnya, untuk Sukoharjo sendiri saat ini baru mencapai sekitar 82%. Widodo menanyakan apakah Kota Samarinda juga mengalami masalah dalam program UHC tersebut.

Menjawab pertanyaan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda Rustam menyampaikan jika soal masalah UHC di Samarinda juga hampir sama dengan yang dihadapi Sukoharjo. Saat ini, untuk UHC di Samarinda juga baru mencapai sekitar 82,9%. “Kami rutin koordinasi dengan instansi termasuk Kejaksaan. Jadi, kami bekerjasama dengan Kejaksaan yang kemudian memanggil perusahaan-perusahaan untuk berkontribusi dalam UHC tersebut,” ujarnya.

Dikatakan Rustam, kuota untuk Samarinda sebanyak 30 ribu jiwa untuk UHC dengan kepesertaan saat ini mencapai 29 ribu. Menurutnya, per 1 Januari 2019 nanti minimal harus tercapai 95%. Pemkot Samarinda sendiri juga sudah diingatkan oleh BPJS agar bisa segera mencapai UHC tersebut.

Suasana kunjungan kerja Komisi 1 dan 4 DPRD Sukoharjo di Pemkot Samarinda, Kaltim.

Disisi lain mengenai pengelolaan rumah sakit pasca adanya kebijakan sistem rujukan dari BPJS, Rustam mengaku bagi Pemkot Samarinda tidak terlalu menjadi masalah karena tidak memiliki rumah sakit tipe B. Kebijakan sistem rujukan BPJS baru akan berpengaruh untuk rumah sakit tipe B. Yang jelas, soal kebijakan BPJS tersebut menjadi masalah nasional.

Sedangkan anggota Komisi 1 Yoshua Sindu Riyanto menanyakan soal program Labonasi di Pemkor Samarinda. Menjawab soal itu, Kabag Organisasi Pemkot Samarinda Siami Misnam menyampaikan, program Laboratorium Inovasi (Labonasi) merupakan komitmen Walikota untuk meningkatkan kinerja OPD. Program tersebut mendapat apresiasi dari Lembaga Administrasi Negara (LAN).

“Saat program tersebut diluncurkan tahun 2016, pada tahun tersebut terdapat 325 inovasi dan diapresiasi oleh LAN karena Samarinda menjadi kota terbanyak memiliki inovasi. Saat ini semua OPD memiliki inovasi karena yang tidak punya diberi sanksi,” ujarnya.

Disisi lain, dalam kesempatan itu Ketua Komisi IV DPRD Sukoharjo Wawan Pribadi juga menyempatkan diri mempromosikan Kabupaten Sukoharjo. Dikatakan Wawan, meski Sukoharjo merupakan kabupaten terkecil kedua di Jateng, selama ini Sukoharjo memiliki banyak potensi. Selain potensi utama dibidang pertanian, Sukoharjo juga memiliki industri besar. Antara lain PT Sritex dan juga PT Konimex.

“Seperti kita ketahui bersama PT Sritex adalah produsen seragam tentara puluhan negara di dunia. Sedangkan Konimex adalah produsen obat-obatan,” ujarnya.

Wawan juga mempromosikan keberadaan sentra industri rotan di Desa Trangsan, Gatak, sentra industri gamelan di Dewa Wirun, Mojolaban, serta potensi lainnya. (sumarno)



Share:

Facebook Comments

News Feed