Sukoharjonews.com – Panitia khusus (Pansus) DPRD Sukoharjo selesai membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun 2022 Bupati Sukoharjo. DPRD pun menetapkan keputusan DPRD tentang rekomendasi DPRD aras LKPJ 2022 Bupati dalam Rapat Paripurna, Kamis (30/3/2023).
Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Wawan Pribadi, tiga pansus menyampaikan hasil pembahasannya. Dimulai Pansus 1 yang menyampaikan enam rekomendasi. Juru bicara Pansus 1, Santoso Budiharjo, menyampaikan rekomendasi antara lain agar Pemkab Sukoharjo mengalokasikan anggaran untuk perjalanan dinas Bagian Hukum dalam rangka pendampingan sidang bagi perangkat desa.
“Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu meningkatkan profesionalisme dalam pelayanan kependudukan supaya lebih efisien,” ujar Santoso.
Sedangkan juru bicara Pansus 2, Supardiyanto menyampaikan delapan rekomendasi. Antara lain terkait progres pembangunan gedung pertemuan yang sudah ada kepastian hukum sehingga tahapan kelanjutan pembangunan bisa segera dilakukan tahun 2023. Tahapan itu antara lain uji forensik bangunan gedung, review desain, dan proses lelang.
“Untuk penanganan rumah tidak layak huni, data sampai dengan tahun 2021 masih ada 10.773 RTKH yang belum tertangani dan tahun 2022 ada 1.355 unit yang direhab. Untuk itu, eksekutif perlu melakukan optimalisasi penganggaran, baik yang bersumber dari APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten, dan anggaran CSR,” ujarnya.
Untuk Pansus 3 sendiri menyampaikan delapan rekomendasi. Sejumlah rekomendasi yang diberikan antara lain soal pembangunan GOR Tipe B, terkait anggaran seleksi atlet Popda, pengelolaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) sekolah non formal oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
“Pansus 3 merekomendasikan kepada Dinas kesehatan dan RSUD Ir Soekarno diharapkan mengoptimalkan pelayanan kesehatan yang lebih baik terhadap seluruh masyarakat Sukoharjo,” ujar juru bicara Pansus 3, Winarno. (nano)
Tinggalkan Komentar