Sukoharjonews.com (Solo) – Muktamar Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah ke-48 akan digelar di Kota Solo 19-20 November 2022. Meski begitu, pada dasarnya Muktamar Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah digelar dalam dua tahap, dimana tahap pertama digelar secara online 5-6 November. Sedangkan tahap kedua secara offlina pada 19-20 November. Hal itu disampaikan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti.
Dalam rilis yang diterima Sukoharjonews.com, Sabtu (5/11/2022), Abdul Mu’ti, penyelenggaraan muktamar dua tahap sebagai pertimbangan masih dalam masa pandemi karena biasanya muktamar digelar empat hari. “Muhammadiyah menghindari kerumunan jumlah besar dalam waktu lama. Pandemi ini baru melandai dan belum usai maka jangan abai. Oleh karena itu, muktamar akan diusahakan memenuhi protokol kesehatan,” terangnya.
Abdul Mu’ti yang juga Ketua Steering Committee Muktamar Muhammadiyah ini menjelaskan, bahwa Sidang Pleno Muktamar mempunyai satu agenda utama, yakni mendengarkan tanggapan dari anggota Muktamar atas materi muktamar yang telah disiapkan oleh PP Muhammadiyah. Adapun materi Muktamar Muhammadiyah terdiri atas Laporan Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2015-2022, Program Muhammadiyah Periode 2022-2027, Risalah Islam Berkemajuan, dan Isu-isu strategis keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal yang telah dikirim ke peserta muktamar.
Nantinya, lanjut Mu’ti, penyampaian tanggapan atas materi muktamar ini akan disampaikan melalui perwakilan pimpinan wilayah dari 34 Provinsi. Jumlah peserta sidang pleno Muktamar Muhammadiyah sebanyak 2.769 peserta yang mengikuti dari 163 lokasi di 34 provinsi.
Dalam muktamar, Muhammadiyah-‘Aisyiyah akan membahas isu-isu strategis keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal. Mu’ti menyampaikan, terkait dengan isu keumatan, terdapat enam isu, yakni Rezimentasi agama atau standarisasi pemahaman agama oleh pemerintah termasuk tata cara ubudiyah, Kesalehan digital, Persaudaraan antar sesama muslim/ukhuwah Islamiyah, Penguatan tata kelola akuntabilitas filantropi Islam, Otentisitas wasathiyah Islam atau Moderasi, dan Cara bagaimana agama mencerahkan.
Adapun Isu Kebangsaan meliputi sembilan isu, yakni Usaha dalam memperkuat ketahanan keluarga, Reformasi sistem pemilu, Suksesi kepemimpinan 2024, Evaluasi deradikalisasi yang sering disalahgunakan, Memperkuat keadilan hukum, Penataan ruang publik yang inklusif dan adil, Memperkuat regulasi sistem resiliensi bencana, Antisipasi aging population (usia manula), Memperkuat integritas nasional.
Sedangkan untuk empat Isu Kemanusiaan yang menjadi isu strategis adalah Membangun tata dunia yang damai berkeadilan, Sosial regulasi dampak perubahan iklim, Mengatasi kesenjangan antar negara, dan Menguatnya xenophobia termasuk Islamophobia.
Sedangkan Sekretaris Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, Tri Hastuti Nur Rochimah, menjelaskan bahwa ‘Aisyiyah juga akan membahas 10 isu strategis ‘Aisyiyah. Meliputi Penguatan peran strategis umat Islam dalam mencerahkan bangsa, penguatan perdamaian dan persatuan bangsa, Pemilihan umum yang berkeadaban menuju demokrasi substantif, Optimalisasi pemanfaatan digital untuk atasi kesenjangan dan dakwah berkemajuan, menguatkan literasi nasional.
Kemudian, Ketahanan keluarga basis kemajuan peradaban bangsa dan kemanusiaan semesta, Penguatan kedaulatan pangan untuk pemerataan akses ekonomi, Penguatan mitigasi bencana dan dampak perubahan iklim untuk perempuan dan anak, Akses perlindungan bagi pekerja informal, serta Penurunan angka stunting.
“Isu strategis merupakan isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan harus segera direspons. Kami berharap selain isu-isu ini menjadi fokus ‘Aisyiyah juga harus direspons oleh pemerintah dan multi pihak,” ujarnya. (nano)
Facebook Comments