Sukoharjonews.com (NTT) – Gelombang protes muncul terkait kenaikan tarif masuk Taman Nasional Komodo (TNK). Meski begitu, Pemerintah Provinsi Nusa Tengggara Timur (NTT) tetap memberlakukan kenaikan tarif masuk TNK tersebut dan akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dimana langkah tersebut diambil untuk pelaksanaan konservasi TNK. Hal tersebut diungkapkan Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL).
“Kita akan lakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan tarif masuk Kawasan Taman Nasional Komodo (TNK) yakni Pulau Komodo dan Pulau Padar. Disamping itu juga akan dilakukan pembatasan jumlah pengunjung di kedua pulau tersebut. Pelaksanaan tarifnya tetap diberlakukan mulai hari ini, Senin (1/8/2022) dan akan terus kita lakukan evaluasi serta sosialisasi pada masyarakat,” ujar Gubernur VBL dalam rilis yang diterima Sukoharjonews.com, Selasa (2/7/2022).
Menurutnya, dibutuhkan anggaran yang besar untuk mengelola sebuah Taman Nasional dan di Indonesia ini ada banyak sekali Taman Nasional. Untuk itu, dalam upaya konservasi Taman Nasional Komodo maka dibutuhkan anggaran yang cukup agar pengelolaannya lebih maksimal.
“Konservasi yang baik itu sudah pasti butuh anggaran yang besar. Maka tarif tersebut akan digunakan dengan baik untuk konservasi dan juga kita batasi pengunjungnya agar alam dan ekosistemnya tetap terjaga. Karena dengan Konservasi TNK yang baik maka akan semakin menjadi kebanggan kita semua apalagi Komodo ini adalah satu-satunya yang ada di dunia dan hanya ada di Nusa Tenggara Timur,” tegas Gubernur VBL.
Menurutnya, kebijakan tersebut untuk pelayanan pariwisata jangka panjang dan berkelanjutan. “Kita sangat menjaga ekosistem darat dan laut dari dua pulau itu misalnya dengan mencegah dari adanya upaya pemboman ikan yang juga merusak alam lautnya, pencegahan pencurian satwa seperti rusa yang adalah makanan komodo. Ini semua sangat berkaitan erat demi kelangsungan hidup ekosistem disana dan juga demi kelangsungan hidup komodo,” katanya.
VBL juga mengatakan, bagi masyarakat yang ingin melihat komodo bisa ke Pulau Rinca yang juga terdapat ada 1.300 komodo dengan tarif yang normal. Menurutnya, Presiden Jokowi juga telah menyampaikan jika tidak ingin ke Pulau Komodo dan Pulau Padar maka juga bisa ke Pulau Rinca karena juga tersapat komodo.
“Untuk kelompok atau pihak-pihak yang tidak setuju dan bahkan melakukan intimidasi, ancaman dan rasa takut kepada para wisatawan maka Pemerintah Provinsi NTT dan Forkopimda akan mengambil langkah tegas untuk hal tersebut dan kita juga sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat untuk mengambil langkah tegas terkait itu,” tandasnya. (nano)
Tinggalkan Komentar