Sukoharjonews.com – Komite Seni Budaya Nusantara (KSBN) Sukoharjo resmi dikukuhkan oleh Bupati Sukoharjo Etik Suryani di Taman Budaya Sukoharjo (TBS), Kamis (28/12/2023) malam. Acara tersebut sekaligus sebagai soft launching TBS yang baru saja selesai dibangun.
“Saya ucapkan selamat dan diharapkan dapat menjalankan amanat yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017,” ujar Bupati.
Menurutnya, sesuai UU Nomor 5 Tahun 2017 tersebut, sejumlah tugas KSBN antara lain perlindungan kebudayaan, pengembangan kebudayaan, pemanfaatan kebudayaan dan pembinaan kebudayaan yang meliputi 10 objek kebudayaan mulai dari tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, permainan rakyat, olahraga tradisional, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, hingga situs sampai cagar budaya.
“Keberadaan KSBN sebagai lembaga Pengembangan Seni Budaya Nusantara tentunya harus mampu membaca dan mematahkan permasalahan seperti anak-anak muda milenial yang lebih condong pada budaya barat dan harus menjadi garda terdepan dalam memajukan serta melestarikan Seni Budaya Nusantara di Negeri kita ini,” ujar Etik.
Selain itu, lanjut Etik, pengurus KSBN memiliki tugas dan tanggungjawab lebih besar dalam menjalankan roda organisasinya, baik eksternal maupun internal.
Oleh karena itu, koordinasi dengan yang diatas maupun yang dibawahnya harus terus dilakukan, dengan pendekatan dan pembinaan secara berkala.
“Saya berharap serta mengajak kepada para Pengurus KSBN untuk mengajarkan anak-anak muda kita, anak-anak milenial kita untuk kembali mencintai Seni Budaya Nusantara dan mampu meningkatkan kualitas sumber daya anggotanya agar mampu berperan aktif berupaya membantu pemerintah dalam menciptakan kualitas Sumber Daya Manusia Nusantara yang Gemilang serta mampu memajukan kebudayaan nasional dan memperkenalkan budaya Indonesia ke mata dunia.”
Terkait dengan pengurus, Agustinus Setiyono dikukuhkan sebagai Ketua Umum KSBN, Ketua Harian I Suparmin, Ketua Harian II Havid Danang, Sekretaris Firmansyah. Hadir dalam kesempatan pengukuhan tersebut, pejabat Forkopimda dan sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). (nano)
Facebook Comments