Kementerian PUPR Gagas Jalan Trans-Papua Ruas Jayapura-Wamena Segmen Mamberamo-Elelim

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyelenggarakan Market Sounding atau penjajakan minat pasar untuk proyek pembangunan Jalan Trans-Papua Ruas Jayapura-Wamena Segmen Mamberamo-Elelim di Papua. (Foto: Dok Kemen PUPR)

Sukoharjonews.com (Jakarta) – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyelenggarakan Market Sounding atau penjajakan minat pasar untuk proyek pembangunan Jalan Trans-Papua Ruas Jayapura-Wamena Segmen Mamberamo-Elelim di Papua. Proyek tersebut ditawarkan melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).


Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kementerian PUPR, Reni Ahiantini menyampaikan, proyek pembangunan jalan sepanjang 50,14 km ini memiliki nilai investasi Rp3,526 triliun, dan masa konsesi 15 tahun.

“Proyek ini merupakan proyek KPBU Solicited dengan skema pengembalian investasi Availability Payment (AP) yang direncanakan akan lelang pada kuartal IV tahun 2022,” kata Reni, dikutip dari laman Kementerian PUPR, Sabtu (10/9/2022).

Sebagai bagian dari jalan non-tol yang merupakan tulang punggung regional di Papua, keberadaan Jalan Trans-Papua Ruas Jayapura-Wamena Segmen Mamberamo-Elelim akan meningkatkan perekonomian dan meningkatkan ketersediaan jaringan jalan di Papua.

“Pembangunan Jalan Trans-Papua akan mendukung pusat produksi dan pengolahan 237 sumber daya alam Indonesia, dimana cadangan energi nasional dihasilkan. Ruas Jayapura-Wamena Segmen Mamberamo–Elelim ini akan menjadi jalan arteri yang signifikan karena mendukung aktivitas dan fungsi perekonomian di Pulau Papua,” terang Reni.

Market Sounding merupakan forum bagi pemerintah untuk menyampaikan informasi menyeluruh mengenai proyek KPBU. Kegiatan ini juga dilakukan untuk menjaring masukan, tanggapan, dan minat dari para investor dan pemangku kepentingan atas proyek KPBU yang ditawarkan oleh Kementerian PUPR selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) atau Government Contracting Agency.

Melalui skema KPBU, penyediaan layanan infrastruktur dapat diselenggarakan tanpa sepenuhnya bergantung pada ketersediaan anggaran pemerintah sehingga mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia. Selain itu, pemerintah dapat memberikan berbagai fasilitas dan kemudahan, di antaranya pembiayaan sebagian konstruksi, dukungan kelayakan, serta jaminan pada proyek KPBU. (nano)


How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *