Sukoharjonews.com – Masa kampanye Pemilu 2024 dimulai 28 November 2023, besok. Untuk itu, Bawaslu Sukoharjo menggelar Apel Siaga Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu 2024. Apel digelar di Alun-alun Satya Negara Sukoharjo, Senin (27/11). Apel tersebut dihadiri Bupati Etik Suryani dan pejabat Forkopimda.
“Melalui apelsiaga ini Bawaslu Sukoharjo ingin menegaskan kembali komitmen kita bersama, untuk melakukan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam mewujudkan Pemilu aman dan damai,” ungkap Ketua Bawaslu Sukoharjo, Rochmad Basuki.
Dikatakan Rokhmad, masing-masing dari diri pengawas memiliki tanggung jawab yang sama besarnya dan sama beratnya untuk menjamin pelaksanaan Pemilu berlangsung secara demokratis sesuai asas luber jurdil. Untuk itu, banyak tugas-tugas yang sudah menanti menjelang tahapan kampanye Pemilu.
Ia juga memintaagar anggota mengpptimalkan pencegahan dengan identifikasi permasalahan dan isu-isu tahapan kampanye pada penyelenggaraan pemilu sebelumnya, memetakan potensi kerawanan, serta menjalin koordinasi dengan berbagai stakeholder.
“Lakukan pengawasan secara melekat, catat hasil pengawasan yang dilakukan, pastikan seluruh jajaran pengawas di wilayah bekerja secara optimal dan netral,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Etik Suryani mengatakan, tahun 2024 akan menjadi pemilu pertama dan terbesar di Indonesia. Sebab, sebelumnya pemilu dan pilkada belum pernah dilaksanakan di tahun yang sama.
“Marilah kita bersama-sama menyukseskan jalannya pesta demokrasi nanti, sesuai dengan tugas kita masing-masing,” ujarnya.
Menurutnya, pelaksanaan Apel Siaga Pengawasan Pemilu 2024 dilaksanakan Bawaslu dalam rangka kesiapan pengawasan Tahapan Pemilu Tahun 2024 yang sebentar lagi akan digelarnya tahapan kampanye. Apel Siaga Pengawasan merupakan bentuk kesiapan Pengawas Pemilu Kabupaten Sukoharjo untuk melakukan pengawasan Pemiludimana tahapan kampanye sendiri dimulai 28 November 2023 hingga 14 Februari 2024 mendatang.
“Setiap pengawas mulai dari tingkat desa, kecamatan sampai kabupaten tanpa terkecuali wajib melakukan langkah pencegahan untuk menekan potensi-potensi yang dapat menimbulkan pelanggaran-pelanggaran dalam setiap tahapan Pemilu,” tambahnya. (nano)
Facebook Comments