INFO CUKAI SUKOHARJO

Ragamby

Sasaran DBHCHT Sukoharjo Untuk Kesejahteraan Masyarakat dan Petani Tembakau

Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Pemkab Sukoharjo, Budi Santoso, saat sosialisasi aturan perundang-undangan tentang cukai.

Sukoharjonews.com – Kabupaten Sukoharjo mendapatkan alokasi anggaran dari bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) tahun 2021 senilai Rp6,9 milyar. Sebagian dari anggaran tersebut digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Sesuai dengan PMK Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Pengaturan DBHCHT saat ini berfokus pada kuantitas jaminan kesehatan nasional dan pemulihan perekonomian daerah. Dimana, persentase prioritas penggunaan DBHCHT adalah 25 persen untuk penegakan hukum, 25 persen untuk kesehatan dan 50 persen untuk kesejahteraan masyarakat.

“Sesuai PMK, penggunaan DBHCHT dapat menjadi salah satu sumber pendanaan dalam mendukung bidang kesehatan, khususnya melalui kegiatan pelayanan kesehatan dan upaya penanganan pandemi corona,” kata Bupati Sukoharjo, Etik Suryani.

Di bidang kesejahteraan masyarakat, lanjut Etik, diatur dalam PMK itu, alokasi penggunaan DBHCHT ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok, dan/atau petani tembakau yang mana telah memberikan kontribusi terkait penerimaan cukai hasil tembakau. Alokasi 50 persen untuk kesejahteraan masyarakat ini dibagi menjadi 35 persen untuk pemberian bantuan dan 15 persen untuk peningkatan keterampilan kerja.

“Di Sukoharjo, alokasi DBHCHT dibagi menjadi 3 bidang. Yakni, bidang kesejahteraan masyarakat, bidang penegakan hukum dan bidang kesehatan,” katanya.

Untuk bidang kesejahteraan masyarakat, alokasi anggaran sebesar Rp3.492.426.00 di gunakan untuk sejumlah kegiatan, yakni pembangunan JITUT dan JUT; Pelatihan penanganan pasca panen tembakau,Pendidikan dan pelatihan sesuai klaster kompetensi dan Pemberian Bantuan Langsung Tunai kepada Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh pabrik rokok

Kemudian, untuk bidang hukum, alokasi anggaran sebesar Rp1.679.224.000 digunakan untuk kegiatan pemberantasan barang kena cukai ilegal; sosialisasi kepada masyarakat dan aparat pemerintah; Koordinasi Monitoring evaluasi dan pelaporan Serta kajian pengelolaan dan pengembangan kawasan industri tertentu hasil tembakau.

“Sedangkan di bidang kesehatan, alokasi anggaran sebesar Rp1,679.224.000 digunakan untuk kegiatan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk kegiatan pengadaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan, “katanya.

Ditambahkan Etik, pagu anggaran sebelum perubahan APBD 2021 totalnya mencapai Rp6.716.895.000. Sedangkan pagu anggaran setelah perubahan APBD 2021 mencapai Rp 6.984.853.000. Ada penambahan sebanyak Rp267.958.000 dari silpa DBHCHT tahun sebelumnya. (*)

Gencarkan Sosialisasi Cukai di 12 Kecamatan

Sosialisasi aturan perundang-undangan tentang cukai.

Sukoharjonews.com – Sosialisasi cukai Kabupaten Sukoharjo 2021 mulai digulirkan di 12 kecamatan. Sebanyak 1.200 orang menjadi target sosialisasi yang meliputi distributor rokok, pedagang rokok, petani tembakau dan tokoh masyarakat.

Kasubbag Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Sukoharjo, Anggoro Adhi Prasetyo, mengatakan jika maksud dan tujuan diselenggarakannya kegiatan sosialisasi cukai guna memberikan pemahaman kepada masyarakat luas tentang Peraturan Perundang-Undangan Bidang Cukai, pemberantasan barang cukai ilegal dan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) di Kota Makmur.

“Kegiatan itu diselenggarakan oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo. Sebagai pembukaan dilakukan di aula Kecamatan Weru. Menyusul 11 kecamatan lainnya, Sasarannya 1.200 orang, meliputi tokoh masyarakat, pedagang rokok, distributor rokok, dan petani tembakau,” beber Anggoro, Senin (11/10).

Materi sosialisasi antara lain ketentuan di bidang cukai hasil tembakau dengan pemateri dari KPP Bea dan Cukai Surakarta. Hadir pula narasumber dari Polres Sukoharjo yang memberikan paparan tetang peranan Polri dalam penanganan tindak pidana cukai.

Pembahasan lainnya yakni arah kebijakan pemanfaatan dan pengelolaan DBHCHT Kabupaten Sukoharjo 2020 dengan pemateri Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Sukoharjo, Widodo, dalam sambutannya yang dibacakan Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Budi Santoso, tanaman tembakau dan produk olahannya merupakan salah satu komoditas perdagangan dan industri yang cukup penting di Indonesia. Mampu bertahan, bahkan terus berkembang.

Tembakau memiliki keunggulan, terutama keunikan produk yang dihasilkannya. Seperti kretek sebagai rokok khas Indonesia yang tidak diproduksi oleh negara lain dan memiliki pangsa pasar internasional dan dalam negeri yang besar. Namun pada saat ini, beragam permasalahan terkait tembakau banyak dihadapi pemerintah. Untuk itu, pemerintah harus dapat mengambil kebijakan yang tepat dan bijaksana guna mengurai permasalahan itu.

“Permasalahan tembakau berhubungan erat dengan ketentuan mengenai cukai hasil tembakau. Pemerintah daerah juga mempunyai tanggung jawab cukup berat. Tidak hanya ditujukan untuk melaksanakan aktivitas yang berorientasi kepada peningkatan pendapatan negara, akan tetapi juga harus melaksanakan kegiatan lainnya yang bermuara untuk mengurangi dampak negatif dari penggunaan produk yang berasal dari tembakau,” papar Budi Santoso.

Ditambahkan Budi, Pemkab Sukoharjo telah mengambil langkah yang diperlukan dalam rangka mendukung upaya pemerintah meningkatkan pendapatan negara. Sekaligus mengurangi dampak negatif penggunaan produk yang berasal dari tembakau. Antara lain peningkatan kualitas bahan baku rokok yang ditujukan para petani tembakau agar tembakau yang dihasilkan mempunyai kadar nikotin dan tar rendah.

Berikutnya pembinaan terhadap industri pengolahan hasil tembakau di Kabupaten Sukoharjo dan meningkatkan kesejahteraan petani. Menyediakan alat-alat kesehatan untuk mengatasi dampak mengonsumsi rokok. “Kami juga melaksanakan operasi penertiban terhadap barang kena cukai illegal, mengadakan sosialisasi perundang-undangan di bidang cukai kepada aparatur pemerintah dan masyarakat sebagaimana yang dilakukan pada bidang penegakan hukum,” papar Budi. (*)

Tingkatkan Produksi dan Pendapatan Petani Tembakau, Bangun JUT dan JITUT Di Desa Penghasil Tembakau

Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo, Bagas Windaryatno, saat meninjau tanaman tembakau, Kamis (4/11/2021).

Sukoharjonews.com – Tingkatkan produktifitas tembakau Pemerintah Kabupaten Sukoharjo bangun jaringan irigasi tingkat usaha tani (Jitut) dan jalan usaha tani (Jut). Anggaran yang digunakan yakni berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) 2021.

Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo Bagas Windaryatno mengatakan bahwa pihaknya saat ini pengecekan pelaksanaan kegiatan yang didanai dari DBHCHT. Kata dia, Dinas Pertanian dan Perikanan mendapatkan anggaran Rp 912.000.000 dari DBHCHT 2021 untuk Bidang Kesejahteraan Masyarakat dalam Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku.

“Jalan usaha tani salah satunya yakni di Desa Pondok, Kecamatan Grogol yang merupakan salah satu wilayah yang menanam tembakau,” kata Bagas, Kamis (4/11).

Menurut Bagas, secara umum, anggaran yang diterima Dinas Pertanian dan Perikanan yang berasal dari DBHCHT digunakan untuk pembangunan jaringan irigasi tingkat usaha tani (Jitut) dan jalan usaha tani (Jut), pelatihan petani tembakau.

“JUT ada empat unit, JITUT 4 unit dan pelatihan petani tembakau 200 orang. Per unit untuk JUT dianggarkan Rp100 juta sedangkan JITUT Rp 65 juta,” kata Bagas.

Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo, Bagas Windaryatno, saat berdialog dengan petani tembakau.

Lebih lanjut dikatakan Bagas, untuk JUT dibangun di Desa Blimbing, Kecamatan Gatak; Desa Kudu, Kecamatan Baki; Desa Karanganyar, Kecamatan Weru dan Desa Pondok, Kecamatan Grogol. Lalu, untuk JITUT, dibangun di Desa Kagokan dan Sanggung, Kecamatan Gatak, Desa Menuran, Kecamatan Baki, serta Desa Wirogunan, Kecamatan Kartasura.

“Untuk yang Desa Pondok, panjang 150 meter, ketebalan 12 cm lebar 2,5 meter. Pengerjaan cor dengan tulang besi. Kalau jalan usaha taninya bagus, mengangkut hasil panen juga cepat, tidak ada kendala yang pada akhirnya menghemat biaya produksi, karena tidak ada kendala,” paparnya.

Bagas berpesan kepada para kelompok tani, pemerintah desa dan pendamping petani untuk merawat jalan dan saluran yang sudah dibuat. Infrastruktur ini supaya dimanfaatkan dengan baik oleh para petani.

“Mendapatkan anggaran dari DBHCHT untuk membangun infrastruktur di desa ini juga merupakan salah satu keuntungan pemerintah desa,” katanya.

Lebih lanjut dikatakan Bagas, setidaknya tanaman tembakau terkonsentrasi di Kecamatan Grogol, Baki, Gatak, Weru dan Kartasura. Rata-rata perhektar mencapai 25 ton, ada peningakatan produksi pada 2021 ini mencapai 28 ton.

“Tahun ini ada peningkatan produktifitas yang menggembirakan, kami berharap, alokasi dari DBHCHT tahun depan dapat meningkat,” katanya.

Kemudian, Pemerintah juga berupaya memfasilitasi kemitraan kelompok tani dengan pedagang besar untuk melakukan pembelian yang sesuai dengan harga pasar. Kemitraan ini sudah berlangsung sejak lama supaya ada kepastian pembeliam tembakau hasil panen petani.

“Saat ini ada 80 hektar tanaman tembakau. Kita berupaya untuk mempertahankan, kalau bisa ya akan kita tambah luas tanam tembakaunya,” terang Bagas. (*)

Facebook Comments