Sukoharjonews.com (Sukoharjo) – Hingga tahun 2019 ini, belum semua desa membentuk desa inklusi. Pasalnya, dari 150 desa yang ada, baru 50 desa yang sudah merealisasikan desa inklusi. Artinya, sebanyak 100 desa belum merealisasikannya. Untuk itu, Paguyuban Difabel Sehati mendorong pemerintah desa segera membentuk desa inklusi. Untuk itu, paguyuban bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pedesaan menyusun regulasi terkait desa inklusi tersebut.
“Desa Inklusi mulai dirintis tahun 2017 lalu dan di awal 2019 ini baru 50 desa yang merealisasikannya atau 30%. Sehingga masih 100 desa yang belum,” ujar Ketua Paguyuban Difabel Sehati Sukoharjo Edy Supriyanto, Rabu (10/4).
Edy menilai, 50 desa yang sudah membentuk desa inklusi harus diapresiasi karena sudah menunjukkan komitmennya. Artinya, desa sudah memiliki kesadaran tinggi dengan bersedia membentuk desa inklusi sendiri. Pembentukan desa inklusi sendiri melibatkan difabel di desa tersebut. Selain itu juga dilakukan pembentukan pengurus difabel ditingkat desa sebagai bagian dari usaha menggerakkan desa inklusi.
Meski baru 50 desa, Edy mengaku dari tahun ke tahun terus meningkat. Pasalnya, sampai akhir Tahun 2017 baru ada delapan desa inklusi. Pada akhir tahun 2018 jumlahnya sudah naik menjadi 30 desa inklusi dan diawal awal tahun 2019 jumlahnya meningkat menjadi 50 desa inklusi. “Desa Inklusi bisa digerakkan oleh pihak desa dengan menggunakan dana desa. Hal itu diperbolehkan sesuai aturan penggunaan dana desa dari pemerintah pusat,” kata Edy.
Edy mencontohkan seperti di Desa Sidorejo, Kecamatan Bendosari menganggarkan dana sebesar Rp145 juta untuk desa inklusi. Nilai tersebut merupakan terbesar diantara desa inklusi lainnya di Sukoharjo. Rata-rata anggaran yang disediakan pemerintah desa untuk desa inklusi seperti di wilayah Kecamatan Polokarto sekitar Rp15 juta- Rp20 juta dan di Kecamatan Tawangsari Rp5 juta-Rp10 juta.
Pembentukan desa inklusi, ujar Edy, dibentuk bukan hanya formalitas saja tapi juga ada banyak kegiatan melibatkan difabel di desa itu sendiri. Kegiatan seperti pelatihan keterampilan kerja, pendidikan, pemberdayaan dan lainnya. Dengan begitu maka difabel menjadi lebih diperhatikan dan desa tidak memandang sebelah mata karena mereka sekarang juga peduli. (erlano putra)
Tinggalkan Komentar