Gudang Penyimpanan Logistik di Wilayah Jadi Perhatian KPU

Sukoharjonews.com (Sukoharjo) – Masalah logistik pemilu 2019 ini menjadi perhatian KPU Sukoharjo. Pasalnya, antara pemilu legislatif (Pileg) dan pemilu presiden (Pilpres) dilaksanakan bersamaan. Sehingga, dibutuhkan perhatian khusus agar logistik tidak menjadi masalah saat pelaksanaan pemungutan suara. Gudang penyimpanan logistik di wilayah juga mendapat perhatian KPU karena saat ini sudah memasuki musim hujan sehingga potensi kerawanan terhadap logistik diminimalisasi.

“Soal persiapan logistik menjadi perhatian kami. Pemetaan persoalan terkait logistik di wilayah kami lakukan agar penyelenggaraan pemilu nanti berjalan lancar sesuai harapan,” ujar Ketua KPU Sukoharjo Nuril Nuda, Kamis (21/2).

Nuril mengatakan, terkait pemilu 2019 ini pihaknya baru saja memberikan sosialisasi terhadap camat, kepala desa (Kades) dan juga lurah. Hal itu terkait dengan pelaksanaan pemilu dan juga persiapan lokasi penyimpanan logistik di wilayah. Menurutnya, dari pemetaan yang dilakukan KPU< ada beberapa kendala terkait penyediaan sarana penyimpanan logistik pemilu. Meski begitu, kendala tersebut sudah mendapatkan solusi. Dia mencontohkan untuk Kecamatan Mojolaban dimana KPU menemukan kendala soal lokasi yang akan digunakan untuk rekapitulasi suara dan juga gudang penyimpanan logistik. Dari pemetaan KPU, rekapitulasi tidak memungkinkan dilaksanakan di Kecamatan Mojolaban termasuk gudang penyimpanan logistiknya. Solusi yang diambil adalan mencari lokasi lain yang memungkinkan dan dipilih Balai Desa Palur. "Balai Desa Palur dipilih karena ada pendopo yang berdampingan dengan gedung olahraga yang bisa digunakan sebagai gudang," ujarnya. Sedangkan Wakil Bupati Sukoharjo Purwadi saat membuka sosialisasi KPU meminta seluruh camat hingga lurah dan kades untuk ikut melakukan pemetaan potensi persoalan dalam penyelenggaraan pemilu. Selain itu, juga membantu persiapan logistik di masing-masing wilayah. "Sebagai ujung tombak pemerintah di wilayah harus bisa menghindarisegala bentuk kegiatan yang dilarang perundang-undangan," pesannya. (erlano putra)