Sukoharjonews.com (Sukoharjo) – Mal Pelayanan Publik (MPP) “Sevaka Bhakti Wijaya” Kabupaten Sukoharjo resmi diluncurkan oleh Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) Diah Natalisa, Kamis (25/8/2022). Hadir dalam “grand launching” tersebut Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo, Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, Wakil Bupati Agus Santosa dan segenap pejabat Forkopimda.
“Mal Pelayanan Publik Sukoharjo ini merupakan MPP ke-65 di Indonesia yang diresmikan dan jumlahnya terus naik karena banyak daerah yang dalam proses pembangunan,” terang Diah Natalisa usai acara.
Menurutnya, tujuan pendirian MPP adalam mempermudah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dalam upaya tersebut, SDM yang terlibat didalamnya harus benar-benar disiapkan sehingga pelayanan dapat berjalan optimal karena didalam MPP adalah pelayanan bersama.
Tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan kemudahan berusaha karena MPP dapat merangkul UMKM dengan produk-produknya dan diharapkan koloborasi tersebut dapat berlangsung secara jangka panjang.
Diah juga berpesan agar MPP meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi karena ke depan akan dilakukan digitalisasi MPP. Hal itu perlu dipahami bersama sehingga masyarakat bisa diedukasi tentang teknologi informasi.
“Ke depan akan ada integrasi layanan karena akan menggunakan satu data bersama sehingga masyarakat tidak lagi berkali-kali dimintai berbagai persyaratan tapi cukup menggunakan sistem yang ada,” ujarnya.
Sedangkan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo di era saat ini kemudahan pelayanan sudah menjadi keharusan bisa disediakan oleh pemerintah. Khususnya terkait pelayanan dalam hal pembayaran pajak harus benar-benar mudah.
“Mal Pelayanan Publik ini menjadi bagus dan mudah-mudahan layanan juga sebagus gedungnya,” ujar Ganjar.
Ganjar juga berpesan agar pelayanan yang diberikan di MPP benar-benar baik dan tidak ada duit dan duit karena perizinan adalah salah satu yang rawan korupsi. Untuk itu, dengan adanya MPP diharakan akan terjadi perubahan-perubahan paradigma terkait layanan kepada masyarakat.
“Ini adalah proses, kalau dulu membayar dan lama, kemudian jadi isu politik yang menarik dan mulai gratis dan lama tambah ruwet lama-lama jadi jelek. Masyarakat itu maunya cepat dan ada kepastian bahkan kalau harus membayar sekalipun. Yang penting ada kepastian,” tambahnya.
Sementara itu, Bupati Sukoharjo, Etik Suryani menyampaikan hadirnya MPP tersebut merupakan bagian dari mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui percepatan reformasi birokrasi. MPP untuk meberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik.
Hal itu dalam upaya mendapatkan daya saing global dengan memberikan kemudahan berusaha di Kabupaten Sukoharjo. Etik mengatakan, sebanyak 33 instansi terlah bergabung di MPP Sukoharjo dengan 138 jenis layanan.
“Salah satu keunggulan MPP Sukoharjo adalah digitalisasi sistem pelayanan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Online yang sudah terintegrasi,” ujarnya.
Terkait kualitas pelayanan publik di Sukoharjo, ujar Etik, Indeks Kepuasan Masyarakat Sukoharjo tahun 2021 mencapai 80,55 dengan kategori baik. Selain itu, hasil evaluasi kiberja Pelayanan Publik tahun 2021 mencapai 3,62 dengan kategori baik.
“Saya berharap hadirnya MPP ini menjadikan pelayanan publik semakin mudah dan efisien karena semua layanan dalam satu lokasi,” tanbahnya. (nano)
Facebook Comments