Sukoharjonews.com (Sukoharjo) – DPRD Sukoharjo kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap Pertangggungjawaban Pelaksanaan APBD 2018 dari Bupati. Dalam kesempatan itu, lima fraksi yang ada menyoroti sejumlah masalah seperti sejumlah retribusi yang belum maksimal serta penyerapan anggaran yang tidak optimal sehingga membuat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) menjadi terlalu besar.
Seperti yang disampaikan juru bicara (Jubir) Fraksi PDI Perjuangan Idris Sarjono yang menyampaikan secara umum pendapatan Retribusi Daerah memang melampaui target. Namun, ada beberapa pos retribusi yang tidak memenuhi target. Masing-masing Retribusi Terminal-Tempat Kegiatan Usaha hanya 31,94%, Retribusi Penyeberangan diatas air hanya 46,83%, Retribusi Tempat Rekreasi 76,29%, dan Retribusi IMB hanya 79,48%.
“Mohon dijelaskan kenapa sejumlah retribusi tersebut belum memenuhi target,” ujarnya.
Idris juga menyoroti kerjasama tempat usaha Pasar Kartasura dan Ruko Koplak Andong dimana sejak 2010 ruko tersebut tidak difungsikan dan belum ada kejelasan atau keputusan lanjutan mengenai ruko tersebut. Selain itu, juga mengenai kerjasama pembangunan dan pengelolaan Gedung Esk Bioskop Sukoharjo karena sejak 2010 gedung sudah tidak difungsikan. Bahkan, sebagian lahan justru digunakan untuk perkantoran perbankan dan lainnya.
Sorotan mengenai besarnya Silpa disampaikan oleh Fraksi PAN dan Fraksi Gerindra. Jubir Fraksi PAN Winarno mengatakan, Silpa APBD 2018 mencapai Rp310,182 miliar. Dia menyindir apakah besarnya Silpa tersebut merupakan prestasi karena mampu melakukan penghematan. Senada Jubir Gerindra Hardi Widodo yang menilai besarnya Silpa tersebut karena masih ada kegiatan yang tertunda atau belum terlaksana sehingga penyerapan aggaran tidak optimal.
“Terkait dengan besarnya Silpa ini apakah karena ada kegiatan yang belum terlaksana atau merupakan wujud dari penghematan anggaran?,” ujarnya.
Senada Jubir Fraksi Kebangkitan Demokrat Sejahtera (FKDS) M Samrodin yang juga mempertanyakan penyerapan anggaran 2018 yang belum meningkat signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Penyerapan anggaran yang tidak meningkat sementara pendapatan mengalami peningkatan menyebabkan Silpa meningkat tajam menjadi Rp310,182 miliar.
Sedangkan Jubir Fraksi Golkar Jaka Wuryanta menyoroti realisasi anggaran Dana Desa, Alokasi Dana Desam dan Bantuan Keuangan dan Hibah pada pemerintah desa. Dikatakan Jaka, alokasi anggaran-anggaran tersebut terlambat mengingat penetapan APBDes hampir seluruh desa juga terlambat. Hal itu menyebabkan masyarakat menjadi pihak yang dirugikan. Jaka mempertanyakan kenapa hal itu bisa terjadi.
Rencananya, jawaban Bupati mengenai pandangan umum fraksi akan disampaikan dalam rapat paripurna DPRD selanjutnya. Agenda rapat paripurna jawaban bupati akan dilaksanakan pada Kamis (27/6) mendatang. (erlano putra)
Tinggalkan Komentar